Drama di Balik Pengunduran Diri Dirut RSUD Sumenep: Isu “Lelah” atau Tanggung Jawab Kasus Plafon Ambruk?

SUMENEP,Maduraexpose.com – Kabar mengejutkan datang dari RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep. Dirut RSUD Sumenep, dr. Erliyati, dikabarkan resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan yang telah diemban sejak April 2019. Informasi awal ini pertama kali mencuat di media online, meskipun konfirmasi resmi dari dr. Erliyati sendiri belum diperoleh.
Namun, di balik kabar pengunduran diri dengan alasan “lelah” seperti yang santer beredar, muncul kembali sorotan terhadap tuntutan mundur yang pernah digaungkan terhadap dr. Erliyati beberapa tahun silam. Tuntutan ini justru berkaitan erat dengan sebuah insiden serius: ambruknya plafon RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep pada Kamis, 10 Februari 2022, setelah hujan deras.
________________________________________
Plafon Ambruk dan Tuntutan APPS yang Tak Terjawab?
Insiden ambruknya plafon di ruang rawat inap kala itu langsung menuai kritik tajam dari Aliansi Pemuda Pinggiran Sumenep (APPS). Mereka menilai, ambruknya plafon bukan semata karena faktor cuaca, melainkan indikasi lemahnya pengawasan fasilitas dan gedung serta bobroknya manajemen pengelolaan rumah sakit.

“Ambruknya plafon tersebut karena lemahnya pengawasan fasilitas dan gedung serta bobroknya manejerial pengelolaannya,” tegas Umam, Ketua APPS kala itu.
APPS bahkan secara resmi melayangkan surat kepada pihak RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep pada Sabtu, 12 Februari 2022. Dalam surat tersebut, APPS secara tegas menuntut dr. Erliyati untuk bertanggung jawab dan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Ada tiga poin utama tuntutan APPS:
1. Direktur RSUD dr. H. Moh. Anwar segera mengundurkan diri dari jabatannya.
2. Usut tuntas kesalahan konstruksi pembangunan ruang rawat inap RSUD tersebut.
3. Direktur RSUD tersebut harus bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat yang terdampak.
APPS juga mengancam akan melakukan aksi bergelombang jika dalam kurun waktu 4×24 jam tidak ada respons dan kepastian dari pihak RSUD. Kala itu, dr. Erliyati mengaku belum menerima surat tuntutan tersebut, meskipun sudah pulang dari RSUD.
________________________________________
Kini, dengan munculnya kabar pengunduran diri dr. Erliyati, publik bertanya-tanya. Apakah keputusan “pamit” ini murni karena “lelah”, ataukah ada kaitan dengan tekanan dan tanggung jawab atas insiden masa lalu yang kembali mengemuka? Kasus ambruknya plafon dan tuntutan APPS ini menambah lapisan misteri di balik mundurnya sosok yang dikenal telah membawa banyak perubahan di RSUD Sumenep.

Seorang wartawan senior berinisial HM kepada media ini membocorkan jika isu mundurnya Dirut RSUD H. Moh Anwar Sumenep diperoleh dari Bupati.
“Atanya ka Bupati, minta ke Bupati soal rekamannya. Sy cuman dengar, dengar langsung,” ujar wartwan senior tersebut.

Sementara Achmad Fauzi, Bupati Sumenep berkali-kali diminta keterangan memilih tidak merespon.

Setelah menunggu beberapa menit, media ini kembali menelpon dr Erlyati guna memastikan kebenaran kabar tersebut.

Melalui sambungan telpon dengan dr Erlyati,terungkap jika pihaknya membenarkan rencana pengunduran dirinya tersebut. Ditanya apa latar belakang dari niatnya tersebut, perempuan yang dikenal santun ini menjelaskan secara diplomatis.
“enggi nyamana minta ijin (mengundurkan diri), ka Pak Bupati,lessoh Pak. Tiggel nyareah amal jariyah di tempat lain,” ujarnya dengan nada pasrah.

Pihaknya juga mengakui jika dirinya belum dilantik sebagai Dirut RSUD Type B.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari sumber penting, disebutkan bahwa, Pelantikan direktur utama (Dirut) rumah sakit umum daerah (RSUD) dari tipe C ke tipe B harus dilakukan. Kenaikan kelas RSUD, seperti dari tipe C ke B, memerlukan penyesuaian dalam berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia, terutama posisi pimpinan. Pergantian atau pelantikan Dirut merupakan bagian dari proses transformasi dan penyesuaian tersebut, memastikan bahwa rumah sakit yang naik kelas memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan baru.

Berikut adalah poin-poin yang perlu diperhatikan terkait pelantikan Dirut RSUD saat naik kelas:
• Peraturan dan Kebijakan:
Kenaikan kelas RSUD, termasuk pengesahan pejabat struktural, biasanya diatur oleh peraturan daerah dan kebijakan terkait.
• Kebutuhan Organisasi:
Rumah sakit yang naik kelas memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi, termasuk posisi Dirut, untuk memastikan kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang baru.
• Kompetensi dan Kualifikasi:
Dirut yang baru harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan standar rumah sakit tipe B, termasuk pemahaman tentang manajemen rumah sakit yang lebih kompleks dan pelayanan yang lebih luas.
• Transparansi dan Partisipasi Publik:
Proses pelantikan dan pengangkatan Dirut sebaiknya dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik, terutama dalam hal transparansi rekrutmen dan penyesuaian kebijakan.
• Peningkatan Pelayanan:
Kenaikan kelas RSUD bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan. Pelantikan Dirut yang baru harus sejalan dengan tujuan ini, memastikan bahwa rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

[*/mm/dbs/fer]