Dialektika Delik di Ganding: Menguji Akurasi Legal Qualification antara Pelecehan Seksual dan Penganiayaan

Oleh: Ferry Arbania (Pemimpin Redaksi MaduraExpose.com)

SUMENEP, MADURAEXPOSE.COM – Kasus yang melibatkan FK (4) dan MH (pelajar) di Kecamatan Ganding telah bereskalasi menjadi diskursus hukum yang kompleks. Secara substansial, persoalan ini bukan lagi sekadar laporan kriminalitas, melainkan ujian bagi penyidik kepolisian dalam menentukan legal qualification (kualifikasi hukum) yang akurat atas sebuah peristiwa pidana yang memiliki dua klaim diametral.

1. Konstruksi Bukti Materil: Perspektif Victimology

Dalam studi viktimologi, posisi korban balita menempatkan kasus ini dalam payung perlindungan khusus. Laporan polisi bernomor STTLP/B/11/1/2026 yang diajukan orang tua korban (S) berpijak pada keterangan saksi korban dan temuan awal medis.

Secara ilmiah, temuan luka pada alat kelamin merupakan corpus delicti yang krusial. Dalam filsafat hukum, pemenuhan hak korban adalah pengejawantahan prinsip Parens Patriae, di mana negara melalui institusi Polri harus bertindak sebagai pelindung kepentingan terbaik bagi anak. Jika bukti medis nantinya mengonfirmasi adanya penetrasi atau kontak asusila, maka pemenuhan unsur Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi mutlak.

2. Argumen Defensif: Actus Reus dan Teori Kekerasan Frustrasi

Di sisi lain, Ahmad Azizi, S.H selaku kuasa hukum terlapor (MH), yang diwakili oleh timnya, yakni  Tolak Amir, S.H.,dalam wawancara dan keterangan tertulis  di Kantin Kodim 0827/Sumenep (21/01/2026), mereka secara terbuka mengakui adanya tindakan kekerasan, namun menolak kualifikasi tindakan tersebut sebagai delik asusila, mengajukan nota bantahan yang berfokus pada pelurusan fakta perbuatan (actus reus).

Secara kriminologis, pembelaan ini menggunakan pendekatan Violence Out of Frustration. Mereka berargumen bahwa tindakan MH adalah respons emosional impulsif akibat kematian ikan peliharaan, bukan manifestasi dari penyimpangan seksual (sexual deviance). Dari kacamata filsafat hukum pidana, prinsip Nullum Crimen Sine Lege Stricta menuntut agar seseorang hanya dijatuhi sanksi berdasarkan pasal yang benar-benar sesuai dengan perbuatannya. Pengalihan delik dari penganiayaan menjadi pencabulan tanpa bukti yang presisi dianggap sebagai ancaman bagi hak konstitusional terlapor.

3. Analisis Kriminologi: Mitigasi Labeling Theory

Pihak terlapor menggarisbawahi risiko Labeling Theory (Teori Labelisasi). Stigmatisasi sebagai “pelaku asusila” terhadap seorang remaja yang juga masih di bawah umur dapat memberikan dampak psikososial yang destruktif dan permanen. Oleh karena itu, akurasi fakta material dalam penyidikan menjadi benteng terakhir untuk mencegah terjadinya trial by press (peradilan oleh media) yang cenderung menghakimi sebelum adanya putusan inkrah.

4. Integritas Penyidikan: Menuju Kebenaran Materil

Kasatreskrim Polres Sumenep, AKP Agus Rusdianto, memikul beban pembuktian untuk menyinkronkan tiga variabel utama:

• Keterangan Saksi: Menguji konsistensi kronologi dari kedua belah pihak.

• Bukti Saintifik: Mengandalkan Visum et Repertum dan bantuan psikolog anak untuk membedah asal-usul luka pada korban.

• Motivasi Perbuatan: Memastikan apakah ada Mens Rea (niat jahat) ke arah asusila atau murni emosi fisik spontan.

Kesimpulan Redaksi

Editorial MaduraExpose.com menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dicapai dengan cara pintas. Penegakan hukum dalam kasus Ganding harus melampaui sentimen publik. Keadilan sejati adalah ketika hak korban balita dipulihkan sepenuhnya, sementara hak hukum terlapor dipenuhi dengan kualifikasi pasal yang jujur dan objektif.

Penyidik tidak boleh terjebak dalam desakan opini, melainkan harus setia pada bukti forensik dan kebenaran materil. Hanya dengan cara inilah, hukum dapat berdiri tegak sebagai panglima di Bumi Sumekar. “Wallahu a’lam bish-shawab”. [*]