Penerapan Blue Card di Bangkalan Butuh Anggaran Rp 179 Juta

Terbit: 20 Agustus 2020 | 04:39 WIB

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Maduraexpose.com,Bangkalan- Penerapan Bukti Lulus Uji Elektronik (Blue) dalam bentuk kartu saat ini dalam masa pembahasan. Untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 179 juta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Moh Mujiburrahman. Ia mengatakan penerapan Blue card baru bisa diberlakukan setelah pembahasan perubahan APBD 2020 rampung dilakukan.

“Iya, untuk penerapan tentunya kita harus menyelesaikan pembahasan perubahan APBD 2020. Kalau sudah rampung, baru kita bahas detailnya seperti apa,”jelasnya, Rabu (19/08/2020).

Ia juga menyebut, diperlukan dana sebanyak Rp 179 juta untuk merealisasikan hal tersebut. Dana itu diperlukan untuk pengadaan Blue card, software, komputer, tablet, printer, wireless,kabel dan piranti lain yang diperlukan.

“Tentu banyak yang dibutuhkan karena ini perubahan bentuk buku uji KIR menjadi sebuah smartcard yang datanya terkoneksi ke Menhub pusat,” tambahnya.

Ia berharap, penerapan Blue card ini dapat segera direalisasikan. Tak hanya mempermudah kerja di lapangan, namun melalui Blue card pelayanan uji KIR lebih transparan dan meminimalisir adanya pungli karena seluruh data terkoneksi dalam satu server.

“Tentunya mempermudah pelayanan untuk masyarakat dan yang paling penting transparansi agar tidak ada celah untuk pungli,” pungkasnya. (Yis/Mem)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

JCH Pamekasan Kantongi Visa, Siap Terbang ke Tanah Suci Mei Mendatang

Terbit: 21 April 2026 | 23:56 WIB Pamekasan (MaduraExpose.com) – Kabar menggembirakan bagi ribuan Jemaah Calon Haji (JCH) asal Kabupaten Pamekasan. Sebanyak 1.384 jemaah dipastikan telah melengkapi seluruh persyaratan administratif,…

Sembilan Jam Pamekasan dalam Bidikan Korsubgah KPK

Terbit: 10 April 2026 | 05:00 WIB MADURAEXPOSE.COM – PAMEKASAN – Pertemuan tertutup selama sembilan jam antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di Pendopo Ronggosukowati menjadi sinyal…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *