Kepercayaan Publik Kian Menurun, PDIP Diprediksi Tumbang di Pilgub Jateng dan Jatim

MADURAEXPOSE.COM– Pasca mengalami banyak kekalahan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di beberapa wilayah, berbagai kalangan menilai, kepercayaan masyarakat terhadap ‎Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampak menurun. Bahkan, tak sedikit yang memprediksi bahwasanya PDIP akan tumbang dalam pertarungan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat dan Jawa Timur pada Pilkada 2018.

Selain faktor kepercayaan publik dan ‘Ahok Effect’ yang terus melekat pada PDIP, timbul anggapan bahwasanya realita kegagalan beberapa pasangan calon (paslon) PDIP disebabkan karena minimnya kader-kader yang dianggap ‘qualified’.

Pengamat Politik, Idil Akbar, mengungkapkan, kerja politik dari para calon yang diusung PDIP harus dilakukan secepat mungkin. Strategi yang perlu dilakukan untuk meraih dukungan adalah dengan menanamkan pengaruh politik dan membangun motif politik yang positif di tengah masyarakat Jateng dan Jatim.

“Tak dapat dipungkiri besarnya pengaruh agama dalam Pilgub di Jateng dan Jatim. Karena, preferensi politik masyarakat Jateng dan Jatim masih terkait dengan faktor sosial, terutama keagamaan,” katanya di Jakarta, Senin (4/9/2017).‎

Kendati begitu, Idil mengingatkan agar para calon yang diusung PDIP nantinya untuk dapat memprioritaskan program kerja yang nyata, serta menarik simpati dan dapat diterima publik.

‎Faktor Ahok

‎Disisi lain, kalahnya ‘‎jagoan’ PDIP di berbagai Pilkada serentak, dinilai sangat berpengaruh dalam pertarungan politik di Jateng dan Jatim. Hal itu menurutnya, karena masyarakat menganggap partai berlambang Banteng Moncong Putih mendukung penista agama.

“Jagoan PDIP bisa tumbang di Jatim maupun Jateng. Masyarakat akan menilai PDIP mendukung penista agama,” kata‎ Direktur Eksekutif dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, di Jakarta, Senin (4/9/2017).
‎
Menurut dia, masyarakat tidak akan lupa pada PDIP yang membela Ahok mati-matian dalam kasus penistaan agama. Sehingga, hal itu sangat menjatuhkan nama PDIP.‎ “Jika melihat kondisi saat ini, tentu bisa terpuruk,” terang dia.

Ia memprediksi nantinya akan terjadi konsolidasi tingkat tinggi oleh parpol-parpol besar yang ingin memastikan mendapat dukungan mayoritas publik di Jateng dan Jatim. Karena menurutnya, wilayah Jateng dan Jatim memiliki jumlah pemilih yang banyak dalam pemilu.

“Bagi partai besar, memenangi Jateng dan Jatim merupkan langkah awal untuk konsolidasi politik menjelang Pilpres 2019,” tegasnya.

PDIP akan habis-habisan di Pilgub Jateng dan Jatim. Terlebih, pasca kekalahan di Pilgub Banten dan Pilgub DKI Jakarta. Memenangi Pilgub Jateng dan Jabar menjadi sangat strategis bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

“Saya kira PDIP akan all out di Jateng maupun Jati, apalagi PDIP juga sudah kalah di DKI dan Banten,” katanya.

Ia menilai, dengan kedewasaan berpikir kritis masyarakat dan keterbukaan informasi, kekecewaan utama loyalis pendukung PDIP sangat terluka dengan adanya kerjasama pendidikan kader yang dilakukan ‎PDIP dengan Partai Komunis Cina.

“Ini merupakan kebijakan dan kesalahan fatal yang dilakukan pimpinan pusat PDIP yang terlihat mengabaikan jargon ‘Jas Merah’,” jelas dia.

Penolakan

Disisi lain, Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra), Agus Chaerudin,‎ menilai, akibat kasus Ahok menyebabkan gelombang penolakan masyarakat kepada siapapun calon kepala daerah usungan PDIP. Masyarakat, menurut dia, jelas tak akan melupakan dukungan PDIP untuk memenangkan Ahok.

Sementara, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai, sikap dukungan PDIP terhadap Ahok secara tak langsung merupakan bukti bahwa PDIP menutup mata terhadap kepentingan rakyat kecil.

“Dengan dukung Ahok jadi calon Gubernur kemarin, berarti mereka menutup mata dengan pelanggaran hukum. Tutup mata atas penggusuran dan kasus besar reklamasi yang jelas pelanggarannya. Mereka bilang nawacita, trisakti, partai wong cilik tetapi ujung- ujungnya begini,” tukas Margarito, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menampik

Sementara itu, atas adanya pandangan keterpurukan PDIP‎ ditepis oleh Wasekjen PDIP, Achmad Basarah. Kekalahan yang dialami PDIP menurut dia, karena adanya isu yang dimainkan.

“Siapa yang terpuruk. Enggak lah. Kan di DKI ini ada NasDem, Hanura, ada Golkar, nyusul PKB dan PPP. Tanyain yang lain juga dong. Terpuruk tidak,” katanya di Jakarta.

Dia mengungkapkan di sejumlah daerah besar, bendera PDIP berkibar dengan meraih kemenangan. Daerah itu seperti di Sulawesi Barat, Papua Barat dan juga Aceh.

“Di posisi pilkada kemarin, kita menang di tiga tempat. Di kabupaten/kota lain kita juga menang,” kata pria yang duduk sebagai anggota Komisi III DPR RI ini.

Meski demikian, hal ini menjadi evaluasi partainya. Baik untuk menghadapi Pilkada 2018 maupun Pilpres dan Pileg 2019.

‎Tak hanya Basarah, pandangan keterpurukan PDIP juga ditampik oleh salah satu Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Ia mengungkapkan, berbagai kritik terhadap partainya merupakan hal yang baik. Namun‎, ia menegaskan, Partai PDIP tetap partai yang berpihak pada wong cilik.

“Partai kami (PDIP), senantiasa berpihak pada masyarakat. Terutama masyarakat kecil,” ungkapnya di Jakarta.

Ia menerangkan, persoalan Pilkada telah usai. Sehingga, terkait pencalonan serta dukungan terhadap salah satu paslon tak bisa dikaitkan dengan hilangnya keberpihakan PDIP terhadap masyarakat.

“Kami tetap berpihak pada wong cilik. Masalah dukungan terhadap paslon, ga ada hubungannya. Kami tetap berpihak pada masyarakat kecil,” ungkap dia.

[htc/glr]