Bupati Busyro Tanggapi Posting APBD kepulauan dan daratan

Hingga saat ini, ketimpangan porsi anggaran antara daerah Daratan dan Kepulauan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus menjadi perdebatan hangat berbagai pihak.

Bahkan, akibat terjadinya ketimpangan pembagian porsi APBD, memicu munculnya isu pemekaran Kabupaten Kepulauan.
Sebab bagi masyarakat kepulauan, mengharap lebih kepada pemerintah, dianggap bukan lagi solusi yang tepat.
“Bagus..bagus, (pemekaran) sebagai bagian dari aspirasi masyarakat, gak apa-apa,” kata Bupati Sumenep, A Busyro Karim, Senin (4/9/2017).
Namun sebelum itu, dia mengajak masyarat untuk juga melihat APBD saat ini untuk Kepulauan berapa jumlahnya. Karena bagi dirinya, APBD saat ini sudah proporsional sesuai dengan jumlah wakil rakyat dan aspirasinya.
“Saya kira (APBD untuk Kepulauan) sudah maksimal, cuma tentu harus proporsioal, tetapi kita sudah banyak memberi suntikan dana kok, walaupun tentu tidak sekaligus kita selesaikan semua permasalahan itu secara bersamaan,” paparnya.
Ditanya soal warga Kepualauan yang masih merasa ada ketimpangan, Bupati dua periode ini malah mengharuskan masyarakat merasa timpang. Alasannya, ketimpangan saat ini merupakan sisa kebijakan pemerintah masa lalu.
“Tahun 1999 saat saya pidato pertama kali sebagai Ketua Dewan di pendopo, waktu itu masih Bupati yang lama, sudah saya tegaskan, tahun berikutnya wajib pemerintah menoleh kepada Kepulauan,” tegasnya.
Dan menurutnya, saat dirinya memerintah, memperhatikan Kepulauan sudah dilakukannya, berbagai program sudah digalakkan, termasuk memberikan porsi anggaran yang sesuai.
“Tapi masalah memang pada profesionalitas daerah dan permasalahan yang terjadi dibawah. Misalnya saat perbaikan jalan dilaksanakan, baru tiga bulan sudah rusak. Ini kan masalahnya pada yang mengerjakan bukan yang memprogramkan. Saya kira sudah (diperhatikan) Kepualauan itu,” tandasnya.
Seperti diketahui, Kabupaten Sumenep yang berada di paling ujung Pulau Madura memang agak berbeda dengan Kabupaten lain di Madura. Pasalnya, Sumenep memiliki puluhan pulau dan ratusan anak pulau.

Sehingga, meski selama ini Sumenep tercatat selalu memikiki APBD terbesar Kabupaten se Madura, seolah anggaran itu tidak pernah cukup, terlebih untuk daerah Kepulauan. Apakah anggaran yang memang tidak cukup atau pengelolaannya yang belum maksimal, itu masih terus pertanyaan banyak pihak.

(Fat/Sam)