Kisruh Proyek Dinas, Wabup Fauzi Diminta Serius

MADURAEXPOSE.COM—Saat ini nyali Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi untuk berani tunjuk hidung adanya pihak rekanan ataupun munculnya dugaan keterlibatan oknum pejabat dalm proses lelang benar-benar diuji dan sangat ditunggu oleh public.

Harapan itu merebak, pasca munculnya komitmen Wabup Fauzi yang akan mengevaluasi internal Pemkab, terkait pelaksanaan lelang sejumlah proyek di Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman oleh pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

“Kami menduga, dalam pelaksanaannya dilakukan secara tidak bojektif dan terkesan ada permainan. Kami minta dokumen penawarannya dibuka kembali secara transparan, agar para kontraktor puas,” desak Imam Syafii, Koordinator Forum Kontraktor Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelusuran Maduraexpose.com dari kamus Wikipedia, Kontraktor” berasal dari kata “kontrak” artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak bisa juga berarti sewa, jadi kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang di kontrak atau di sewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi /lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan, yang telah melakukan penunjukan secara resmi Berikut aturan-aturan penunjukan, dan target proyek ataupun order/pekerjaan yang di maksud tertuang dalam kontrak yang di sepakati antara pemilik proyek (owner) dengan kontraktor pelaksana.

Terkait gaduh proyek para kontraktor ini, Wabup Fauzi siap mendalami adanya oknum pejabat yang diduga memiliki keterlibatan dengan kejanggalan dalam proses lelang di Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman.

“Kami akan evaluasi secara menyeluruh, termasuk tudingan keterlibatan oknum dalam proses lelang, ” katanya.
Fauzi mengancam akan menindak tegas oknum pejabat maupun pihak rekanan yang terlibat dengan memberikan sanksi tegas. Untuk itu, pihaknya perlu waktu melakukan evaluasi terhadap pihak-pihak terkait.

“Apabila memang ada bukti, pasti akan menindak tegas. Soal masalah membuka dokumen penawaran, pihaknya masih berkordinasi dengan LKPP, ” tegasnya.

Kisruh soal perebutan jatah proyek ini berbuntut dengan aksi unjuk rasa para kontraktor yang tergabung dalam Forum Kontraktor Semenep (FKS) Senin 24 Juli 2017 lalu.

Pengunjuk rasa memperotes hasil lelang, karena diduga sarat dengan permainan yang disinyalir melibatkan oknum pejabat tertentu. (dbs/Fer)