Kisruh Pembagian ADV Humas DPRD Sumenep Disoroti LSM Gerindo

MADURAEXPOSE.COM– Ketua LSM Gerindo Sumenep, Sarkawi mengaku prihatin dengan pembagian kue iklan maupun advertorial di Humas DPRD Sumenep yang terkesan tidak profesional dan patut diduga adanya diskriminasi terhadap media tertentu.

“Dari informasi yang kami gali, dugaan adanya diskriminasi anggaran publikasi untuk media di Humas DPRD Sumenep memang sangat memperihatinkan dan terkesan tebang pilih, bahkan terindikasi terjadi diskriminasi media tertentu. Borok ini harus dibongkar secara transparan,” ujar Sarkawi, Ketua LSM Gerindo yang juga pernah menjabat wartawan regional Jawa Timur ini, Jum’at [24/3/2017].

Tak hanya masalah pembagian kue iklan dan advertorial yang menjadi sorotan Gerindo, bahkan Sarkawi juga memeprtanyakan anggaran makan dan minum di kehumasan.

“Masalah mamin di kehumasan DPRD Sumenep juga perlu dilakukan transparansi. Jangan sampai ada diskriminasi anggaran,” imbuhnya.

Sarkawi juga mendukung upaya beberapa awak media yang akan meneyret persoalan ini ke Komisi I DPRD Sumenep agar permasalahan di Humas DPRD Sumenep tidak berlarut-larut.

“Nanti akan ketahuan, siapa yang bermain-main dengan anggaran di Humas DPRD Sumenep. Semoga saja tidak terjadi,”pungkasnya.

Sebelumnya persoalan ini juga mendapat sorotan dari aktivis Sumenep lainnya, yang mengaku mendapat keluhan yang sama dari sejumlah awak media.

“Banyak keluhan dari rekan-rekan media online, kalau Humas DPRD Sumenep yang baru ini diduga sengaja menciptakan ketimpangan dalam mengakomodir dana publikasi. Artinya, ada ketimpangan yang justru mengkerdilkan media online. Harusnya, anggaran publikasikan tidak menumpuk pada media cetak.Apalagi oplahnya minim,” ungkap Imam Arifin, Direktur Forum Analisis dan Advokasi Anggaran (FA-3) Sumenep kepada Maduraexpose.com, Selasa (21/3/2017) lalu.

Sementara itu Asyik, salah satu staf di Humas DPRD Sumenep, saat dikonfirmasi dikantornya tidak menampik adanya perbedaan mencolok terkait jatah iklan antara media online dengan cetak, yang belakangan ini mulai dikeluhkan kalangan awak media.

“(Media itu kok sampai Rp 4 Juta?) Karena itu media cetak ,” ujarnya singkat saat ditemui diruang Humas DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa Sore. [Ferry]