Sikap Tegas Anggota DPRD Sumenep ini Patut Diapresiasi

MADURAEXPOSE.COM—Syaifur Rahman, Aktivis dari Sumekar Network mengapresiasi sikap tegas A.Hamid Ali Munir, salah satu anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PKB.
Sikap kritis anggota dewan yang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan diharapkan berjalan sesuai fungsinya, agar kebijakan pemerintah daerah yang tidak pro rakyat bisa ditekan semaksimal mungkin.

Hal itu disampaikan, Syaifur Rahman, salah satu aktivis Sumekar Network di salah satu lesehan terkenal di Sumenep. Menurutnya, ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil mereka di parlemen dewasa ini, pihaknya berharap fungsi kontrol anggota DPRD Sumenep.

“Jujur kami merindukan anggota dewan yang berani bersikap tegas terhadap kebijakan eksekutif yang kurang memihak terhadap masyarakat. Itu penting agar tidak terjadi tindakan yang mengarah kepada penyalah gunaan wewenang,” tandasnya, Miggu Malam 4 Desember2016.

Syaifur Rahman juga menyentil sikap tegas Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir yang baru-baru sempat mengkritisi sikap bagian Tata Pemerintahan (Tapem) yang telah meloloskan salah satu kontraktor PT.Trisna Karya, sebagai pemenang tender pembangunan gedung ICU RSUD dr. H.Moh. Anwar.

“Saya malah salud dengan keberanian Kiai Hamid Ali Munir, salah satu wakil rakyat kita yang pernah mengkritisi bagian Tapem Setkab Sumenep soal PT Trisna Karya yang saat masuk daftar hitam (blacklist,Red). Kritik seperti itu penting agar publik paham,” tandasnya.

Untuk diketahui, sikap kritis Hamid Ali Munir, anggota dewan dari Fraksi PKB itu terungkap setelah Komisi I DPRD Sumenep melakuka pemanggilan terhadap eksekutif, salah satunya Tapem Setkab Sumenep beberapa waktu lalu. Hal itu berkaitan dengan pemenang lelang pembangunan gedung ICU RSUD dr Moh Anwar Sumenep senilai Rp15.497.700.000,- yang dananya bersumber dari APBD.

Dijelaskan Hamid Ali Munir, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep, pada pertemuan dengan pihak Tapem saat itu, sempat terjadi pembelaan luar biasa terhadap PT.Trisna Karya.

“Kenapa kontraktor yang pernah di balcklist itu bisa lolos jadi pemenang tender. Eh, Tapem sampai segitunya membela, ada apa?,” sindir Hamid Ali Munir, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep kepada awak media.

Hamid juga menjelaskan, bahwa pemanggilan terhadap Tapem Setkab Sumenep merupakan bentuk pengawasan terhadap proyek yang dananya berusmber dari APBD. Apalagi saat itu, lanjutnya, kontraktor tersebut sempat dipermasalahkan dalam pengerjaan Pasar Anom Baru Sumenep.

“Bagian Tapem itu malah juga seenaknya menjawab, kalau pembangunan Pasar Anom itu bukan APBD, tapi investasi,”papar Hamid geram.

Masih menurut Hamid Ali Munir, kendati Tapem bersikukuh pekerjaan Pasar Anom Baru bukan dana dari APBD, namun hal tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah,apalagi kontraktor itu terindikasi pernah bermasalah. [***Zam/Bari]