Kasak-Kusuk PT WUS Menjadi Perseroda: Antara Laba Kotor dan Kewajiban Hukum

Sumenep, MaduraExpose.com – Keberadaan PT Wira Usaha Sumekar (WUS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sumenep, kembali menjadi perbincangan hangat.

Tak hanya soal kinerja dan laporan keuangannya yang kerap disorot, tetapi juga mengenai status hukum perusahaan ini seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Masalah Keuangan yang Terus Mengemuka

Sejak setahun terakhir, PT WUS dilaporkan memiliki potensi laba kotor dari operasionalnya di bidang SPBU dan migas. Namun, keuntungan bersihnya tergerus oleh biaya penyusutan aset yang signifikan.

Laporan keuangan tahunan perusahaan bahkan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, PT WUS mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp 877 juta, meskipun pada tahun 2022 berhasil mencatat laba bersih Rp 2,5 miliar. Kondisi ini memicu pertanyaan publik dan desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

Status Hukum BUMD Jadi Sorotan

Selain isu keuangan, kepatuhan PT WUS terhadap UU Pemda menjadi polemik baru. UU Pemda mengamanatkan BUMD yang sebelumnya berbentuk “Perusahaan Daerah” untuk menyesuaikan diri menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dalam waktu tiga tahun sejak diundangkan.

Banyak kalangan pengamat menilai perubahan ini sangat krusial, sebab status hukum yang jelas akan memengaruhi berbagai aspek, mulai dari kemampuan perusahaan melakukan perbuatan hukum, hingga kelayakan untuk menerima dukungan keuangan atau penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Terkait hal ini, Direktur Utama PT WUS, Zainul Ubbadi, mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan penyesuaian. “Ya, sudah dirubah menjadi PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Perseroda, berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2020,” ujar Ubbadi pada MaduraExpose.com, Rabu (24/9/2025).