37% Suara Umat NU: PCNU Sumenep Tuntut Kebijakan Pro-Ekonomi, Kesejahteraan Jadi Mandat Utama Rembuk Nahdliyin

SUMENEP, MADURA – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sumenep telah menetapkan arah gerakan strategisnya untuk beberapa tahun ke depan, dan hasilnya mengejutkan: Isu Ekonomi dan Kesejahteraan menjadi tuntutan utama warga, mengalahkan isu tradisional keagamaan.

Hal ini terungkap dalam forum penting Rembuk Nahdliyin Sumenep yang digelar di aula kantor PCNU setempat, Ahad (02/11/2025). Pertemuan yang mengumpulkan kiai, politikus, birokrat, dan akademisi ini secara resmi menetapkan kesejahteraan umat sebagai mandat tertinggi yang harus diperjuangkan oleh organisasi.

📊 Data Bicara: PCNU Ubah Aspirasi Jadi Tuntutan Politik

Wakil Ketua PCNU Sumenep, KH. Abdul Wasid, menjelaskan bahwa Rembuk Nahdliyin ini adalah model baru konsolidasi yang tidak lagi bergantung pada asumsi, melainkan basis data yang representatif.

Untuk memastikan aspirasi benar-benar berasal dari akar rumput, PCNU menyebarkan kuesioner awal kepada 229 responden dari berbagai kecamatan. Data inilah yang menjadi senjata utama NU dalam merumuskan kebijakan.

Peta Isu Prioritas Warga NU Sumenep:

Tuntutan Paling Mendesak: Dengan angka mencolok sebesar 37 persen, permasalahan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara definitif menjadi prioritas utama rekomendasi PCNU ke depan. Ini adalah sinyal yang kuat bagi pemerintah daerah (Pemda) dan wakil rakyat di DPRD.

 PCNU Tuntut Aksi Nyata, Bukan Sekadar Doa

Dr. Ahmad Shiddiq, Ketua LPTNU Sumenep yang juga menjadi fasilitator, menekankan bahwa forum ini adalah momen penting untuk memanggil seluruh elemen Nahdliyin agar beraksi dan berembuk demi kemaslahatan yang nyata.

“Kami ingin apa yang dibicarakan betul-betul berasal dari warga NU,” jelas Dr. Shiddiq, menggarisbawahi komitmen bahwa program PCNU ke depan harus berorientasi pada hasil (output) dan kesejahteraan.

Tuntutan PCNU ini diartikulasikan melalui dorongan sinergi antara pemerintah daerah, pesantren, dan masyarakat. Harapannya, kebijakan publik yang berpihak—seperti penguatan UMKM, akses modal, dan program ketahanan ekonomi keluarga Nahdliyin—dapat tumbuh secara berkelanjutan.

 Ekonomi Umat Menjadi Agenda Legislatif

Dalam konteks pengawalan kebijakan, isu ini menjadi sangat politis. Tuntutan PCNU yang berbasis pada data 37% ini akan langsung dibawa ke ranah legislatif dan eksekutif sebagai “suara resmi umat”.

Meskipun isu Pendidikan dan Pesantren berada di posisi kedua (14%), isu ini pun diperkuat dengan desakan untuk adanya payung hukum daerah, seperti Perda Pesantren, yang akan memberikan dukungan, pengakuan, dan pemberdayaan finansial yang jelas bagi lembaga pendidikan Islam tersebut.

Rembuk Nahdliyin Sumenep ini menjadi model gerakan PCNU yang solutif, berbasis kebutuhan nyata, dan strategis. NU Sumenep telah bertransformasi: dari sekadar organisasi keagamaan menjadi organisasi data yang secara kolektif menuntut kebijakan konkret demi kesejahteraan 37% warganya.***