MaduraExpose.com- DIsahkannya RUU Pilkada oleh DPR RI dinilai sebagian kalangan tidak pro rakyat dan cenderung melahirkan praktik monay politic yang lebih parah dalam pelasanaan Pilkada mendatang.
“Pilkada melalui DPRD menimbulkan kecurigaan masyarakat akan timbulnya politik uang. Maka tugas rakyat untuk ikut mengawasi mereka”, ujar Kholil Asyari, Wakil Bupati Pamekasan, Madura.
Kendati demikian,lanjutnya, masyarakat harus menghormati produk hokum yang sudah dihasilkan oleh anggota DPR sesuai dengan demokrasi yang berkembang dewasa ini.
“Kapasitas saya disini bukan karena setuju atau tidak. Masalahnya RUU Pilkada sudah di sahkan. Yang terpenting bagaimana kita bebas dari politik uang”.
Seperti diketahui bersama, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pilkada tak langsung pada Jumat (26/9). Rinciannya, sebanyak 226 anggota DPR (koalisi merah putih) menyetujui Pilkada tak langsung. Sedang sisanya sebanyak 135 anggota DPR memilih opsi Pilkada langsung. (add/fer)
