SUMENEP, MADURAEXPOSE.COM – Di tengah deru anjungan migas yang tak henti memompa kekayaan dari perut bumi Sumenep, sebuah paradoks pembangunan masih menghantui wilayah paling timur Pulau Madura ini. Sebagai daerah penyumbang signifikan bagi lifting migas nasional, Sumenep kini berada dalam posisi strategis yang unik: memiliki putra daerah terbaik yang duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Namun, posisi politik yang prestisius tersebut memunculkan ekspektasi publik yang besar. Apakah keberadaan “pemegang kunci” anggaran nasional ini mampu menggeser paradigma pembangunan Madura dari sekadar objek eksploitasi energi menjadi subjek kedaulatan ekonomi?
Anatomi Ketimpangan dan Politik Fiskal
Secara administratif, aliran dana bagi hasil (DBH) migas seringkali terjebak dalam labirin birokrasi pusat yang kaku. Sumenep, dengan blok-blok migas raksasa seperti Blok Maleo dan Pagerungan, seharusnya memiliki akselerasi infrastruktur yang melampaui rata-rata nasional.
Penggunaan teori Keadilan Distributif menjadi relevan di sini. Masyarakat Madura tidak menuntut privilese, melainkan hak sosiologis atas dampak lingkungan dan sosial yang mereka tanggung. Kehadiran tokoh Sumenep di pucuk pimpinan Banggar DPR RI seharusnya menjadi jembatan emas untuk mereformasi pola distribusi anggaran yang lebih berpihak pada daerah penghasil.
Menanti ‘Legacy’ Kedaulatan
Publik kini menanti, apakah sinkronisasi antara kekayaan alam Sumenep dan kekuatan politik di Senayan akan melahirkan legacy nyata bagi kesejahteraan rakyat Madura. Jangan sampai, Madura tetap menjadi “anak tiri” di rumahnya sendiri yang kaya raya.
“Investasi migas harus berjalan linier dengan investasi sumber daya manusia di Madura. Tanpa itu, kita hanya sedang memanen kemiskinan di masa depan,” tulis redaksi dalam tinjauan strategisnya.
