Sopir Jadi Direktur Gajinya Tetap Sopir

Ada yang menarik dalam persidangan Ratu Atut Chosiyah, kemarin. Saksi yang dihadirkan, eks Direktur PT. Adca Mandiri, Yusuf Supriadi, rupanya adalah sopir dari anak buah Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut. Sedihnya, meski jadi direktur, gaji Yusuf tetap gaji sopir.

PT. Adca Mandiri adalah salah satu perusahaan pelaksana pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten pada 2012. Dalam dakwaan, perusahaan itu disebut memenangkan dua proyek pengadaan yaitu alat kedokteran radiologi serta sarana penunjang, pelayanan kebidanan, penyakit jantung, plo syaraf dan ortopedi.

PT Adca Mandiri dibentuk oleh eks karyawan PT Bali Pacific Pragama (BPP) Dadang Priyantna. PT BPP adalah perusahaan milik Wawan. Yusuf menuturkan, dirinya sejak 2008 hingga 2013 bekerja sebagai sopir Dadang. Pada 2010, Yusuf “rangkap jabatan” sebagai Direktur PT Adca Mandiri. “Waktu itu saya ditunjuk sebagai direkturnya, oleh Pak Dadang,” ungkap Yusuf saat ditanya Jaksa.

Yusuf mengaku tak tahu kenapa dirinya dijadikan direktur. Yang dia tahu, perusahaan itu hendak memenangkan tender. Yusuf juga mengaku sama sekali tak diberitahu tugas-tugasnya. Hampir tak ada yang dikerjakannya. Kecuali, menandatangani berkas-berkas. “Pekerjaannya hanya tanda tangan. Saya digaji, tetapi tak dapat gaji direktur. Gajinya sesuai gaji sopir,” tutur Yusuf disambut riuh para pengunjung sidang.

Salah satu berkas yang ditandatanganinya adalah cek. Cek apa yang dimaksud, Yusuf mengaku tak tahu. Yang dia tahu, cek itu adalah jaminan pemenang tender. “Kurang ingat berapa kali, tapi lebih dari satu kali atas perintah Pak Dadang,” ungkap Yusuf.

Setelah tender dimenangkan PT Adca Mandiri, semua proyek dikerjakan Yuni Astuti, pemilik PT. Java Medica. Sementara urusan mempersiapkan berkas tender dikerjakan Ahmad Syaifuddin, staf Dadang.

Yusuf juga mengakui pernah mengantar uang kepada sejumlah pejabat Provinsi Banten. Salah satunya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Alkes Dinkes Banten, Jana Sunawati. “Antar ke rumahnya, sendirian,” akunya. Tapi ditanya berapa kali dia mengantarkan uang kepada Jana, Yusuf mengaku lupa. Yang pasti, lebih dari sekali.

Selain ke Jana, Yusuf juga mengaku diminta Dadang menyerahkan uang kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djaja Budy Suhardja. “Saya ingat dulu dua kali, antar amplop coklat kecil. Amplopnya lebih kecil dari yang diantar ke Bu Jana,” ungkap Yusuf.

Dadang juga pernah memerintahkan Yusuf menyerahkan duit kepada Sutadi, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang serta Iing Suwardi selaku Kadis Sumber Daya Air dan Pemukiman. “Kalau ada perintah Pak Dadang, saya antarkan,” tandasnya.

Dalam sidang 29 Maret 2017 lalu Dadang sudah mengungkap, ada sopir yang diangkat menjadi direktur PT Adca Mandiri. “Semua karyawan (Wawan) punya perusahaan, karena ada nilai tambahnya, bisa ikut lelang, untuk nambah penghasilan. PT Adca Mandiri itu punya supir. Dia sebagai direktur,” ungkap Dadang saat memberi kesaksian.

Dia mengungkap, 33 perusahaan yang menjadi pelaksana proyek pengadaan terafilisasi dengan Wawan. Perusahaan-perusahaan ini dibuat atas nama karyawan Wawan.

Jaksa kemudian menyebutkan 33 perusahaan Wawan yang kerap mengikuti tender di lingkungan Provinsi Banten itu. Di antaranya Pt Marga Putra Persada Adca mandiri, PT Palugada Mandiri, Paliman, Sumber Agung Putra, CV Usaha Jaya, PT Bina Sadaya, PT Bina Usaha Mandiri, dan sebagainya.

Saksi lain, Ahmad Saifudin, membenarkan hal itu. Ia juga bilang perusahaan tersebut memiliki akta notaris. “Tapi dalam kertas saja. Saya nggak masukin modal,” ujar karyawan PT BPP yang juga direktur PT Palugada Mandiri ini.

Yusuf mengingatkan kita kepada Hendra Saputra dalam kasus proyek pengadaan videotron 2012 di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akhirnya menimbulkan kerugian keuangan negara Rp 5,392 miliar.

Hendra Saputra adalah office boy (OB) yang diangkat Riefan Avrian sebagai Direktur Utama PT Imaji Media. Riefan merupakan anak bekas menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan. Perusahaan ini sengaja didirikan Riefan untuk mendapatkan proyek videotron di Kementerian KUKM.

Dari Riefan, Hendra kemudian mendapat bagian Rp 19 juta dari proyek itu. Sesudahnya, Hendra mengaku dilarikan oleh Riefan ke Samarinda, Kalimantan Timur, bersama istri dan anaknya.

Kasus ini sempat menyita perhatian publik. Sebab, Hendra yang tak tamat SD ini dihukum 1 tahun penjara. Syukurlah, di tingkat kasasi, trio hakim Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap membebaskan Hendra. Dia dianggap hanya dijadikan “boneka” dari perusahaan yang dimiliki Riefan. Riefan sendiri divonis 6 tahun penjara. ***

[RMOL/NET]