Soal Pinjol Untuk Kuliah, Ketua MUI Ingatkan Ini

Terbit: 4 Februari 2024 | 23:16 WIB

Maduraexpose.com– Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, angkat bicara soal pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang menggunakan pinjaman online (pinjol) bagi mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan.

Prof Niam mengatakan, untuk mencegah pembayaran UKT menggunakan pinjol bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan, perlu adanya optimalisasi di lembaga filantropi Islam.

Prof Niam menambahkan, optimalisasi di lembaga filantropi Islam ini dalam hal lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk memberikan perhatian penuh bagi anak-anak yang sedang menempuh pendidikan dan mengalami kesulitan pembiayaan.

“Solusinya MUI tentu mendorong optimalisasi lembaga filantropi Islam dalam hal ini lembaga zakat, infak, dan sedekah bisa menaruh perhatian terhadap penyaluran bagi anak-anak yang menempuh pendidikan dan kesulitan pembiayaan,” ujar kiai Niam, Kamis (1/2/2024).

Prof Niam menjelaskan, bentuk penyaluran tersebut bisa beragam, mulai dari zakat hingga qardhul hasan (utang tanpa riba). Prof Niam menambahkan, dengan adanya penyaluran tersebut diharapkan bisa memudahkan mahasiswa untuk meneruskan kuliahnya tanpa putus.

Lebih lanjut, Guru Besar Bidang Ilmu Fikih Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini menyoroti peran negara dalam menjamin aksesisbilitas pendidikan.

Menurutnya, lembaga keuangan juga perlu meregulasi agar pinjol tidak menjadi instrumen yang merugikan masyarakat.

Prof Niam menekankan, hal ini bukan terkait dengan pinjaman secara online atau offline, tetapi pinjaman yang harus terjamin keamanannya, baik regulasi maupun syari.

Prof Niam menegaskan, masyarakat tidak boleh sampai terjebak kepada aspek yang bersifat ribawi sehingga, dapat merugikan para pihak, juga melanggar ketentuan agama.

Selain itu, Prof Niam menilai, perlu mengoptimalkan dana pihak ketiga dalam bentuk wakaf yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan pendidikan.

“Jadi secara bergulir bisa berpindah dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain. Pokoknya tetap, tetapi manfaatnya bisa membiayai perkuliahan anak-anak yang punya talenta, punya keinginan untuk kuliah, tapi ada kesulitan pendanaan. Di samping ikhtiar kampus,” jelasnya.

(MUID/VOA-ISL)

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Mengubah “Sampah” AMP Menjadi Berlian: Cara Bersihkan Error GSC Tanpa Upeti Premium

Terbit: 9 Maret 2026 | 09:35 WIB SUMENEP, MaduraExpose.com – Banyak pengelola media digital terjebak dalam kepanikan saat melihat laporan Google Search Console (GSC) yang dipenuhi peringatan merah. Salah satu…

Jebakan “Streaming” Ilegal: Niat Nonton Gratisan, Saldo ATM Malah Jadi Santapan

“Eskalasi ancaman siber melalui platform distribusi konten ilegal mencerminkan rendahnya tingkat ‘cyber hygiene’ di tengah masyarakat digital. Secara administratif, pengawasan terhadap situs-situs berbahaya ini memerlukan kolaborasi lintas sektoral antara otoritas keamanan siber (BSSN) dan penyedia layanan internet. Pemanfaatan rekayasa sosial (social engineering) oleh pelaku kejahatan siber menuntut penguatan literasi digital yang substansial, guna memproteksi integritas data pribadi serta stabilitas sistem keuangan individu dari infiltrasi perangkat lunak berbahaya yang tersembunyi dalam konten bajakan.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *