Skandal Kuota Haji: KPK Ungkap Keterlibatan Ratusan Travel dan Aliran Dana Triliunan Rupiah

Terbit: 19 September 2025 | 15:21 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penanganan kasus ini memakan waktu lama karena melibatkan sekitar 400 biro perjalanan haji.

 

 

Asep menjelaskan bahwa banyaknya pihak yang terlibat dan modus operandi yang berbeda-beda di setiap travel menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik. Alih-alih terburu-buru menetapkan tersangka, KPK ingin memastikan bukti yang dimiliki sudah kuat dan valid.

 

Penambahan Kuota Haji yang Menyimpang

 

Awalnya, Indonesia mendapat tambahan 20 ribu kuota haji pada tahun 2024. Sesuai Undang-Undang, kuota haji khusus seharusnya hanya 8% dari total kuota nasional. Namun, KPK menduga ada pihak-pihak di Kementerian Agama yang mengubah pembagian kuota ini menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.

 

 

Asep menyebutkan, penambahan kuota haji khusus yang signifikan ini sangat menguntungkan para biro perjalanan. “Jika seharusnya kuota haji khusus yang tersedia hanya 1.600, dengan formula 50:50, ada penambahan 8.400 kuota,” ujarnya. Jika setiap kuota tersebut dijual dengan harga yang tinggi, nilainya bisa mencapai angka yang fantastis.

 

 

Mencari ‘Juru Simpan’ Uang Korupsi

 

Penyidik KPK kini fokus menelusuri ke mana saja aliran dana dari kasus ini mengalir. KPK menduga ada pihak yang berperan sebagai ‘juru simpan’ untuk menampung seluruh uang hasil korupsi. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, terus dilakukan.

 

 

KPK memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian ini timbul karena adanya perubahan alokasi kuota haji reguler menjadi kuota haji khusus.

 

 

Meskipun kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan siapa saja tersangka yang terlibat. KPK menegaskan akan terus bekerja secara hati-hati hingga seluruh bukti dan aliran dana terungkap jelas.

 

[dbs/dtk/gim]

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Kodim Sumenep Serahkan Truk Operasional KDKMP, Perkuat Ekonomi Desa

Terbit: 28 April 2026 | 12:19 WIB SUMENEP – Langkah strategis ditempuh Kodim 0827/Sumenep dalam memperkuat urat nadi perekonomian perdesaan. Penyerahan satu unit truk operasional kepada Kelompok Daerah Kerja Mandiri…

Dandim Sumenep Gaspol: Jembatan Ambunten & Bedah Rumah Warga

Terbit: 26 April 2026 | 11:31 WIB SUMENEP – Komitmen TNI dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan pengentasan hunian tidak layak di Sumenep kian nyata. Dandim 0827/Sumenep, Letkol Inf Citra Persada,…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *