Sinergi atau Konflik Kepentingan?: Raosi Samurano dan Peran Ganda dalam Industri Tembakau Sumenep

SUMENEP, MaduraExpose.com— Penunjukan Raosi Samurano sebagai kuasa hukum dan wakil ketua Paguyuban Pengusaha Rokok (PR) Sumenep (PPRS) telah memantik diskusi hangat di kalangan aktivis, memunculkan pertanyaan kritis tentang etika profesi dan potensi konflik kepentingan dalam lanskap bisnis tembakau lokal.

Masuknya Raosi, yang juga dikenal sebagai Ketua Perhimpunan Pengusaha Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (P2APHT) Sumenep dan Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum, menciptakan sebuah narasi yang kompleks.

Aktivis MPR, Nauval, menyuarakan kekhawatiran ini, mengingatkan Raosi agar tidak menjadi “tameng” bagi pengusaha rokok nakal. Peringatan ini adalah cerminan dari kontrol sosial yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap elit lokal, sebuah dinamika yang penting dalam ilmu politik.

Pernyataan Nauval bukan sekadar kritik personal, melainkan sebuah analisis tajam terhadap peran ganda yang diemban oleh Raosi. Raosi juga dikenal sebagai Bendahara DPC Peradi Madura Raya. 

Dalam dunia pemerintahan, peran sebagai Tenaga Ahli Bupati menempatkannya dalam posisi strategis untuk membentuk kebijakan. Sementara itu, keterlibatannya dalam dua organisasi pengusaha rokok (P2APHT dan PPRS) menempatkannya sebagai representasi dari sektor swasta yang memiliki kepentingan ekonomi.

Persimpangan ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang dapat merusak integritasnya dan, yang lebih penting, mengancam tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Raosi yang “welcome” terhadap kritik Nauval menunjukkan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas publik. Ia mengakui bahwa masukan dari aktivis adalah “suluh” yang dapat menerangi jalan dalam menghadapi kegelapan, sebuah metafora yang kuat.

Dalam konteks ilmu hukum, hal ini menunjukkan pengakuan bahwa etika profesi seorang advokat dan pejabat publik tidak hanya diatur oleh aturan formal, tetapi juga oleh ekspektasi moral dan sosial.

Pengakuan bahwa “pemain curang itu selalu ada” dalam dunia bisnis adalah bentuk realisme yang menunjukkan kesadaran akan tantangan yang akan ia hadapi.

Pada akhirnya, kisah ini menyoroti sebuah tantangan universal dalam pemerintahan dan bisnis: bagaimana seorang individu dapat menavigasi peran yang berbeda dan seringkali bertentangan tanpa mengorbankan integritas.

Penunjukan Raosi sebagai kuasa hukum PPRS bukan hanya tentang legalitas, melainkan tentang moralitas dan kepercayaan. Sejauh mana ia berhasil menjaga komitmennya untuk berbuat “baik dan legal” akan menjadi ujian sesungguhnya, yang akan terus dipantau oleh para aktivis dan masyarakat Sumenep. [*]