Siapa Sebenarnya MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI Asal Sumenep Ini?

Sumenep (Maduraexpose.com)– Mendekati pemilu presiden dan pemilu legislative membuat banyak orang terjun didalamnya untuk mendukung pasangan calon Capres-Capwares dan Calon Legislatif (Caleg) yang menurut mereka dianggap mampu mewakili kepentingan masyarakat.

Begitu juga dengan masyarakat Sumenep dan Madura yang memilih jagoan mereka sendiri dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Salah satu Caleg yang yang paling menonjol di Madura adalah MH Said Abdullah, politisi PDI Perjuangan asal Kabupaten Sumenep. Said yang menjabat Ketua Banggar DPR RI merupakan paman dari Achmad Fauzi yang saat ini menjabat Bupati Sumenep.

Lantas siapa MH Said Abdullah yang sebenarnya? Dan sudah berapal lama politisi senior berkiprah di Senayan? Berikut Redaksi suguhkan profilnya yang dinukil dari situs resmi Tempo.co tanpa dilakukan edit sedikitpun:

Profil Said Abdullah, Ketua Banggar DPR yang Kedapatan Naik Jet Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta –Belakangan ini, nama Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjadi buah bibir warganet di berbagai media. Pasalnya, ia merupakan orang di balik usulan rencana listrik 450 VA dihapus bagi rumah tangga miskin.

Tak sampai di situ, sosoknya juga diperbincangkan di media sosial Twitter usai video viral dirinya yang merokok dan bersenda gurau dengan rekannya di dalam jet pribadi. Videonya pun telah dilihat lebih dari 1 juta kali. Lantas, siapakah sosok Said Abdullah?
Siapa Said Abdullah

Mengutip situs web resmi Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR, Said Abdullah telah menjadi anggota DPR sejak tahun 2004. Sejak itu, secara periodik, Said berulang kali menjadi anggota hingga tercatat akan menjabat sampai tahun 2024.

Sementara itu, Said juga diberi jabatan di DPR sebagai Ketua Badan Anggaran atau Banggar untuk periode 2019 – 2024. Berdasarkan rekam jejak ini, artinya Said Abdullah telah duduk di kursi Senayan selama lebih dari 15 tahun.

Pria kelahiran 22 Oktober 1962 ini sebelumnya juga sempat mencoba peruntungan sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013. Catatan Tempo menunjukkan bahwa saat itu Said dipasangkan dengan Bambang Dwi Hartono.

Saat itu, Said Abdullah telah menjadi anggota DPR, sedangkan Bambang Dwi Hartono merupakan Wakil Walikota Surabaya sekaligus Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDI Perjuangan di Jawa Timur.

Sosok Said Abdullah juga dikenal sebagai politisi senior di partai berlambang kepala banteng gemuk berwarna hitam itu. Berdasarkan profil resminya di laman DPR, Said merupakan bendahara DPP Banteng Muda Indonesia tahun 2007 – 2012 dan bendahara DPP PDI Perjuangan Jawa Timur Bidang Kemaritiman tahun 2014 – 2019.

Saat ini, jabatan politis di PDI Perjuangan yang diemban oleh Said Abdullah adalah sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan di Bidang Perekonomian.

Total Harta Kekayaan Said Abdullah

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara alias LHKPN milik Said Abdullah yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Said memiliki total kekayaan mencapai lebih dari Rp 84,5 miliar.

Total kekayaan tersebut diperoleh dari aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 61,9 miliar yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Balikpapan, Sumenep, Surabaya, dan Jakarta Selatan.

Selain itu, Said juga tercatat memiliki dua mobil, yaitu Fortuner Jeep dan Alphard Minibus yang dijumlahkan mencapai Rp 1,69 miliar. Kekayaan lain Said berasal dari harga bergerak senilai 2,5 miliar, surat berharga senilai Rp 566 juta, dan uang kas setara Rp 17,7 miliar.

Walaupun memiliki total kekayaan yang cukup fantastis, Said Abdullah tercatat tidak memiliki utang sama sekali.
Said Abdullah Viral Usai Usulkan Listrik 450 VA Dihapus

Nama Said Abdullah memang sedang menjadi sasaran publik akhir-akhir ini. Sebab, dalam rapat panitia kerja DPR terkait asumsi dasar RAPBN Tahun 2023 pada hari Senin, 12 September 2022 lalu, Said mengusulkan agar listrik 450 VA dihapus.

Usulan ini berasal dari permasalahan kelistrikan negara yang berfokus pada kelebihan suplai atau oversupply listrik sehingga anggaran negara membengkak. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Said Abdullah untuk menangani oversupply listrik adalah meningkatkan permintaan listrik.

Rencananya, upaya peningkatan permintaan listrik ini akan dilakukan dengan menghapus tarif daya listrik 450 VA dan menggantinya menjadi 900 VA.Hal serupa berlaku untuk konsumsi listrik 900 VA yang akan dinaikkan menjadi 1.200 VA.

“Bahwa tadi, salah satu kebijakan yang diambil (menaikkan daya listrik) 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA, tanpa dikaitkan dengan kompor listrik, kami sepakat dengan pemerintah,” ujar Said Abdullah.

Walaupun pernyataan Ketua Banggar DPR soal listrik 450 VA dihapus telah viral di berbagai media sosial, perlu diketahui bahwa usulan tersebut masih dalam tahap rencana dan belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.