Politisi Golkar – Dapil Jawa Timur XI

Saat ini Zainudin Amali menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria.

Sebelumnya, Zainudin Amali merupakan anggota DPR-RI yang mewakili Propinsi Gorontalo pada tahun 2004-2009 dan Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009-2014. 

Selain masalah gas, Zainudin Amali juga mengkritisi sistem industri dan pembangkit listrik yang dianggap masih mengalami kekurangan gas. Pemanfaatan gas di dalam negeri juga dapat meningkatkan daya saing industri dan mendukung program konversi BBM ke BBG untuk kendaraan. 

Pada April 2015 terjadi banyak mutasi di Fraksi Golkar dan pada saat itu, Zainudin bertugas di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. Januari 2016, ia dimutasi ke Komisi I DPR-RI. Berikutnya, pada tanggal 30 November 2016, Zainudin ditugaskan untuk menggantikan posisi Rambe Kamarulzaman sebagai Ketua Komisi II DPR-RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria.

Zainudin Amali menikmati pendidikan mulai tingkat SDN Buhu, Gorontalo (1975), SMPN I Manado (1979),
SMAN IV Manado (1982), STIE Swadaya Jakarta (1992)

Sebagai wakil ketua Komisi VII DPR, ia merasa bahwa desakan kepada pemerintah sangat diperlukan. Ia berpendapat bahwa gas termasuk komoditas strategis sehingga seharusnya pemerintah menyusun kebijakan tersendiri yang mengatur penggunaan, distribusi dan pengolahan gas bumi secara jelas dan tegas dan memikirkan kepentingan nasional. 

Istimewanya, pada tanggal 19 Januari 2018, Komisi II DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 53/PUU -XV/2017tentang Verifikasi Partai Politik.

Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11 pada pukul 00.55 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Zainudin menyatakan bahwa Komisi 2 DPR-RI harus segera menyelesaikan tugasnya bersama dengan KPU dan Bawaslu sebagaimana yang sudah dikomitmenkan pada rapat 16 Januari 2018, yaitu bahwa Komisi 2 memprioritaskan penyesuaian PKPU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017. Seperti yang diketahui pada rapat sebelumnya, verifikasi faktual partai politik dilakukan baik kepada patai politik yang sudah mengikuti pemilu tahun 2014 maupun yang belum mengikuti. Dengan demikian terdapat kesamaan dan keadilan bagi 16 partai yang lolos administrasi dengan verifikasi yang tercantum. Komisi 2 memberi kesempatan pada KPU untuk memberikan kesepakatan yang pertama dalam bentuk draft sebagai penyesuaian PKPU Nomor 7 dan 11 Tahun 2017. Zainudin juga menyatakan bahwa Komisi 2 sudah memperluas pembahasan dengan melibatkan pimpinan di Komisi 2 dan Pemerintah. Zainudin mengharapkan tugas ini dapat segera diselesaikan dengan menemui solusi yang terbaik.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akhirnya menunjuk Ketua DPP Zainudin Amali sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur

Perjalanan Politik

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Wakil Ketua Komisi VII DPR F Partai Golkar (2009-2014)
Anggota FP Golkar DPR RI (2004-2009)
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur (2013-2018)
Ketua Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam (underbouw HMI dalam pers) (1986-1987)
Ketua Senat Mahasiswa STIE Swadaya (1988-1990)
Ketua Umum DPP Gema Kosgoro (1994-1998)
Wasekjen DPP REI (1998-2001)
Wasekjen PP AMPG (2002-2004)
Wakil Sekretaris BIK Partai Golkar (2002-2004)
Ketua DPP AMPI (2003- 2008) 
***
(red)