Madura Expose,– Dirut PT Garam (Persero) Budi Sasongko mengklaim sudah mengajukan permintaan rekomendasi kepada Bupati Kupang,terkait penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi.
Hal itu dibutuhkan, pasca munculnya
sengketa lahan seluas 225 hektare untuk pengembangan sentra garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Rekomendasi sudah kita ajukan ke bupati, dan dalam proses untuk diterbitkan HGU oleh BPN Provinsi,”demikian Budi Sasongko, Dirut PT Garam (Persero) dalam keterangan persnya baru-baru ini di Kupang, NTT.
Secara regulasi,lanjut Budi, program pengembangan sentra garam di Provinsi NTT harus jelas untuk mengurangi benturan yang terjadi dengan adat atau ulayat masyarakat setempat.
“Jadi kendalanya harus clear dulu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan rakyat. Kita ikuti saja apa yang direkomendasi Pak Bupati,” imbuh Budi sembari tersenyum.
Pria yang dikenal akrab dengan wartawan ini menandaskan, untuk potensi pengembangan sentra garam di Kupang, NTT terletak di Desa Bipolo dan Nunkurus, dengan angka fantastis yakni mencapai 370 hektare (ha).
“Nah, yang diproduksi di Bipolo ini konsumsi dan industri bisa. Kan mesin sudah canggih sekarang. Potensinya bisa lebih dari 370 ha, namun kita hanya diberi 225 ha”, tandasnya.(*)
Editor Khusus:Ferry Arbania
Sumber:————-
