MADURA EXPOSE, SUMENEP– merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah, ribuan guru honorer K2 kemali turun jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD sumenep.

Korlap aksi Tenaga Honorer K2 se Kab. Sumenep,Abd Rahman menjelaskan, aksi yang diikuti ribuan massa itu mengajukan empat tuntutan.

“Kami menuntut agar honorer K2 di angkat sebagai PNS. Menolak terhadap tes CPNS secara umum. Mendesak Pemerintah segera mengesahkan revisi uu no 05 tahun 2014 tentang ASN dan terakhir tunjangan yang di bawah intensif yakni 350 ribu / bulan yang masih jauh di bawah sejahtera,”ujar Abd Rahman,Korlap Aksi, Kamis 20 September 2018.

Sementara Edi Rasyiadi, Sekdakab Sumenep yang menemui para pengunjuk rasa mengaku persoalan
honorer K2 supaya di angkat secara langsung, mungkin menjadi kajian di kemenpan.

“Pada saat kondisi cpns hari ini, kami hanya menindak lanjuti surat Kemenpan. jika rentan waktu ada pengambilan khusus akan kami tindak lanjuti lebih lanjut,” paparnya.

Mantan Kadis PU Binamarga ini menjelaskan, bahwa kouta hari ini bukan kebijakan dari kabupaten.Pihaknya mengaku hanya menerima surat edaran dari menpan.

“Jadi,K2 ini sudah menjadi aspirasi kami bukan hanya Sumenep, bahkan seluruh Indonesia sudah menyampaikan, bahwa K2 ini di angkat secara langsung. Kami akan buat surat untuk aspirasi k2 ini supaya di angkat semua. Kami akan buat surat itu ke menpan.Tapi kuota perjalanan tes hari ini tetap berlangsung daripada di hapus, eman eman dari pada 163 k2 kita akan terangkan, kita akan mencoba lebih lanjut untuk mengajukan ini ke pemerintah pusat,”tutup Edy disambut ekspresi kecewa para pengunjuk rasa.

Sementara ribuan pengunjuk rasa, terpantau melakukan orasi sekaligus
tanda tangan massal sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah.

HotNews:  Video Ketua PKB Sumenep Viral Soal Rekom Fattah Jasin

Puas berorasi di depan kantor Bupati Sumenep, massa pengunjuk rasa bergeser ke Gedung DPRD guna menyampaikan tuntutan yang sama kepada perwakilan mereka di parlemen.

Didepan kantor dewan, massa pengunjuk rasa membaca surat yasin bersama. Para guru honoreer yang malang ini ditemui langsung oleh ketua DPRD dan tiga anggota lainnya.

Massa menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Sektaris Negara RI di Jakarta, dengan Nomor : 900/110/435.050/2018 dengan Lampiran satu berkas dan perihal penyampaian aspirasi dengan isi surat :
1. Mendesak Pemerintah Pusat menunda pelaksanaan penerimaan cpns umum sebelum persoalan Honorer k2 terealisasikan secara keseluruhan tanpa batas usian dan tes.

2. Mendesak pemeribtah pusat dan DPR – RI untuk segera mengesahkan revisi uu no 5 th 2014 tentang aparatul sipil negara. 3. Mendesak pemeribtah pusat dalam hal ini Presiden RI agar untuk mengeluarkan regulasi atau landasan hukum bagi penerimaan cpns bagi tenaga honorer k2 secara keseluruhan tanpa tes dan tanpa batas usia.

Surat aspirasi tertanda tangani oleh ketua komisi IV H.Subaidi dan Herman Dali Kusuma selaku ketua DPRD sumenep.
A ksi di tutup dengan bacaan doa bersama dan takbiir berkali-kali.

“Allahu Akbar, Allahu Akbar,”demikian ribuan pengunjuk rasa penuh semangat, sambil meninggalkan gedung DPRD di Jalan Trunojoyo Kota Sumenep, Madura, Jawa Timur. (sap/fer)