Sumenep (Maduraexpose.com)- Urgensi mengenai perlunya rancangan peraturan daerah (Raperda) Keris mendapat reaksi keras dari salah satu Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra DPRD Sumenep Nurus Salam alias Oyok.
Terlepas dari kontroversi sudut pandang Jauhari Anggota Dewan dari Fraksi PPP DPRD Sumenep yang sempat memanas, Oyok punya pandangan khusus terkait persoalan Raperda Keris itu .
Menurutnya, ditetapkannya keris sebagai peninggalan adiluhung dunia sebagai intangible culture heritage pada tahun 2005 oleh UNESCO.
Selanjutnya Sumenep menobatkan atau mencanangkan diri sebagai kota keris pada tahun 2014 karena adanya sekitar 862 UMKM keris di Kabupaten paling timur di Pulau Madura tersebut.
” Maka branding kota keris dalam konsep pariwisata menjadi penting supaya tidak terjadi a contrario interpretation”, kata Nurus Salam Alias Oyok Anggota Dewan dari Fraksi Gerindra DPRD Sumenep baru-baru ini.
Sementara dalan dinamika kebudayaan daerah, lanjut Oyok, Kabupaten Sumenep merupakan satu-satunya peninggalan keraton yang masih terjaga dengan baik.
” Dan keris sebagai salah satu artefak kebudayaan menjadi pendorong kegiatan keekonomian yang menyentuh angka 48 miliar per tahun,”terangnya.
Disinggung soal urgensi Perda Keris yang diharapkan masuk prioritas pembahasan tahun 2023, Oyok memandang hal tersebut sangat urgen.
“Maka saya pikir (soal keris) ini menjadi urgen untuk dibuatkan regulasi berupa Perda dan ini sangat sangat dan sangat Penting,” imbuh Oyok menandaskan.
Oyok juga menyitir sebuah hasil penelitian tentang kebudayaan dan kesejarahan,
” Hancurnya sebuah bangsa dan negara ketika rakyatnya tidak lagi mengenali sejarah dan kebudayaan bangsanya”,tutupnya.
Sebelumnya sempat terjadi argumentasi yang saling memanas antara Budayawan Sumenep Ibnu Hajar dengan Juhari anggota Fraksi PPP DPRD Sumenep terkait dengan Raperda Keris yang terancam masuk “daftar tunggu” pada penyusunan sejumlah Raperda yang sudah diusulkan oleh pihak eksekutif Pemkab Sumenep. (fer)
