Penundaan Pilkades Serentak Sumenep 2021 Otoritas Panitia

Maduraexpose.com– Praktisi sekaligus Aktivis Hukum Kurniadi memandang, penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Sumenep 2021 ditentukan oleh panitia.

Permendagri No. 72/2020 menyebutkan, “Bupati/wali kota selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten/kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan”.

Kurniadi menjelaskan, berdasar Permendagri di atas Pilkades serentak Sumenep 2021 tidak bisa langsung dibatalkan tanpa rekomendasi dari panitia.

Kata Kurniadi, Dinas terkait bahkan menteri sekalipun tidak memilili hak untuk melalukam penundaan.

Menurutnya, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 15/2021 tanggal 2021, tanggal 02 Juli 2021, dihapami dengan salah oleh publik. Instruksi itu bukan larangan melainkan anjuran di masa PPKM.

Ia menegaskan, biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh panitia sudah banyak sejak proses pendaftaran calon hingga sekarang.

Pelakasanaannya pun sudah tinggal menghitung hari. Yakni tepat pada 8 Juli 2021 mendatang.

“Yang berwenang usul dan mengeluarkan rekomendasi Pilkades ditunda atau tidak, itu Panitia. Bukan Menteri,” tegasnya.

Kurniadi memangdang, Pilkades tidak jauh beda dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung tahun lalu. Sama-sama berlangsung di masa pandemi Covid-19.

“Mengapa giliran Pilkades mau dilarang, tak mungkinlah,” lugasnya.

Penundaan Pilkades Sumenep 2021, sambungnya, sangat bergantung kepada kesiapan panitia dalam mempersiapkan Prokes Pilkades.

“Itu kata Peraturan yang dibuat oleh Menteri dalam Negeri sendiri,” pungkasnya. (ari)