MADURA EXPOSE–Pamekasan, di Era Telekomunikasi dan keterbukaan publik yang semakin maju, Beberapa Website resmi SKPD di Kabupaten Pamekasan tidak difungsikan dengan baik. Hal itu terlihat dari beberapa website Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diisperindag) Dinas Pertanian (Diperta) diperta.pamekasankab.go.id, Dinas Pendidikan dan beberapa dinas lainnya.
Tidak maksimalnya pengelolaan Website resmi tersebut dikeluhkan oleh aktivis Satuan Aksi Mahasiswa Revolusi (SAMAR) Hamdi Djibril. Menurut Hamdi, seharusnya pemerintah bisa mengelola sebagai bentuk sarana informasi kepada masyarakat secara umum. Karena menurut hamdi, masyarakat juga ingin mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Pamekasan.
“Kalau website ini tidak dikelola dengan baik, masyarakat akan tau dari mana tentang program yang dilakukan oleh pemerintah? Apalagi saya lihat beberapa Website justru saya lihat website resmi SKPD ada yang terakhir Update tahun 2012, ada yang 2013.” Jelas Hamdi.
Menurut Hamdi, Tidak maksimalnya pengelolaan Website tersebut menjadi Bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Pamekasan kurang kreatif dalam pengelolaan. “Ini kan setiap Tahun ada anggarannya. Kalau pemerintah mampu mengelola dengan baik, saya yakin Masyarakat tidak akan kesulitan dalam mencari Informasi.”
Lebih lanjut, hamdi menyayangkan beberapa website yang aktif justru menyajikan Informasi yang mengarah ke Pencitraan Bupati Pamekasan. “Yang sudah berjalan seharusnya memberikan informasi terkait program dan agenda masing masing dinas. Bukan malah menayangkan berita yang justru menjadi ajang pencitraan Kepada Bupati Pamekasan.”
“Kami akan menindaklanjuti temuan ini kepada pihak pihak yang seharusnya bertanggung jawab mengelola. Kami hanya ingin meminta pihak pihak yang diberikan wewenang mengelola untuk melakukan pengelolaan yang baik, agar tercipta keterbukaan publik di Pemkab Pamekasan.” Tegas Hamdi.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi I Ismail, S.HI. Menurut politisi Demokrat ini, seharusnya Website Resmi SKPD selalu Update setiap saat untuk menunjang informasi publik sebagai bentuk transparasi. “Website SKPD itu harus berfungsi dengan baik. Itu kan sarana Informasi.”
Disinggung tentang anggaran Website atau sarana Informasi, Alumni STAIN Pamekasan ini tidak berkomentar banyak. “Yang jelas di Diskominfo ada. Di SETDA ada.” Jelas Politisi yang akrab disapa Bang Mail ini.
Sementara, sampai berita ini diturunkan, Pihak Dihubkominfo Pamekasan melalui kepala dinasnya tidak memberikan jawaban. Maduraexpose.com menghubungi melalui WA Bapa Mohammad Zakir tidak ada respon, bahkan belum dibaca. [ADD/FER]
