Mangkraknya Tugu Keris Sumenep, Anggaran Rp96 Juta Terbengkalai Akibat ‘Kadis Sakit’?

Terbit: 20 September 2025 | 02:29 WIB

SUMENEP – Wajah Taman Bunga Potre Koneng, jantung kota Sumenep, seolah mencerminkan ambiguitas pemerintahnya. Sebuah proyek kecil namun penting, pembangunan tugu keris yang dirancang untuk mempercantik area publik, hingga kini tak kunjung dikerjakan. Padahal, dana sebesar Rp96.392.400 sudah disiapkan, dan perencanaan pun sudah rampung sejak lama.

 


 

Alasan Klasik: ‘Penunjukan Rekanan Terhambat’

 

Proyek ini seharusnya menjadi pengganti tugu kuda terbang yang sudah rusak dimakan usia. Namun, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumenep, Moh. Hasinuddin Firdaus, beralasan prosesnya terhambat. Ia berdalih, “Memang belum dikerjakan karena rekanannya belum ditunjuk. Saat itu mau proses penunjukan, tapi Pak Kadis sakit.”

 

 

Dalih ini terdengar kurang profesional. Dengan anggaran yang sudah dialokasikan dan perencanaan yang matang, seharusnya proses penunjukan rekanan bisa berjalan lebih cepat. Keterlambatan ini menunjukkan kurangnya urgensi dan tata kelola yang lemah dalam tubuh birokrasi, seolah-olah satu orang bisa menghentikan seluruh proses penting.

 

 

Menunggu Keputusan yang Tak Kunjung Datang

 

Hasinuddin menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Plh Kepala DLH Sumenep, Anwar Syahroni, terkait penunjukan rekanan. Pernyataan ini menegaskan bahwa proyek ini, yang seharusnya sudah selesai, kini berada dalam posisi limbo. Publik bertanya-tanya, seberapa sulitkah menunjuk seorang rekanan untuk proyek yang anggarannya sudah tersedia?

 

 

Jika tujuannya benar-benar untuk “memperindah taman bunga” dan “sesuai dengan ikon kota,” maka seharusnya ada tindakan nyata yang lebih cepat. Jangan biarkan alasan birokratis yang berlarut-larut menjadi kambing hitam atas proyek yang terbengkalai.

 

 

Keterlambatan ini bukan hanya soal tugu yang tak kunjung berdiri, melainkan juga soal kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola proyek kecil. Alih-alih mempercantik kota, proyek ini justru menjadi simbol kemandekan birokrasi di Kabupaten Sumenep.

 

[ali/gim/dbs]

administrator

www.maduraexpose.com | Mengawal Kepastian Hukum

Related Posts

Sidak Pasar Anom: Kapolres Sumenep Pastikan Stok Minyakita Aman dan Harga Stabil

Terbit: 21 April 2026 | 23:20 WIB Sumenep (MaduraExpose.com) – Menjaga stabilitas rantai pasok bahan pangan strategis, Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto, S.I.K., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan minyak goreng…

10 Hari Menuju Sensus Ekonomi 2026: Menakar Ulang Nadi Ekonomi Sumenep

Terbit: 21 April 2026 | 22:50 WIB Sumenep (MaduraExpose.com) – Sepuluh hari tersisa sebelum hajatan besar data nasional, Sensus Ekonomi 2026, resmi digelar. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep kini…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *