Mahfud MD: Pernyataan Maaf Malaysia Hanya Basa-basi

0
680

MADURAEXPOSE.COM– Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyoroti insiden pemasangan bendera Indonesia secara terbalik di dalam buku panduan Sea Games 2017, yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia.

Memang pemerintah Malaysia melalui Menteri Belia dan Sukan Malaysia Khairy Jamaluddin telah meminta maaf. Namun, menurut Mahfud, bukan kali ini saja Malaysia melakukan hal tidak menyenangkan kepada Indonesia. Oleh karenanya tidak heran jika banyak yang beranggapan, in­siden bendera terbalik dianggap sebuah kesengajaan.

Selain bicara soal insiden itu, Mahfud juga menyampaikan pandangannya terkait Undang-Undang Pemilu yang saat ini akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berikut penuturan Mahfud MD selengkapnya:

Rakyat Indonesia diheboh­kan dengan insiden gambar Bendera Indonesia yang ter­balik di buku panduan SEA Games 2017 Malaysia, apa pendapat Anda soal itu?

Ya terus terang kita merasa marah dan sangat tersinggung dengan apa yang terjadi di Malaysia. Masa Malaysia bisa terjadi begitu cerobohnya, mem­buat gambar terbalik, bend­era Indonesia. Maka menjadi pantas melihat latar belakang sering kali Malaysia tidak meny­enangkan kepada kita. Sehingga lantas kalau ada di antara kita yang menduga itu ada kesenga­jaan untuk menyelecehkan kita. Maka untuk itu pemerintah harus tegas menghadapi ini.

Tapi kan pemerintah Malayasi sudah meminta maaf…
Saya kira maaf yang sifat­nya basa-basi menurut saya kurang, menurut saya harus ada pernyataan sikap, protes secara diplomatik bahwa kita tidak menerima itu sebagai ketidak­sengjaan dan kalau itu dianggap sebagai ketidaksengajaan saya kita itu adalah tindakan yang sama sekali tidak profesional di dalam menjalankan tugas-tugas itu. Saya kita pantas kalau ban­yak rakyat yang marah.

Kalau pemerintah kan me­mang sudah berhubungan, sep­erti pemerintah Malaysia su­dah meminta maaf, kemudian pemerintah juga seperti yang diwakili oleh Menpora sudah tidak lagi diperpanjang.

Tapi menurut saya sebagai warga negara, maka itu harus ditindaklanjuti sebagai nota diplomatik dan dengan protes keras bahwa itu bukan hal yang bisa dibuat lucu-lucuan sim­bol negara itu. Itu kan ada di undang-undang atribute bangsa kan. Kalau itu terjadi di dunia, itu kan hukumannya berat juga.

Terkait Undang-Undang Pemilu yang sudah disah­kan?
Ya sudah Undang-Undang Pemilu sudah diteken, berarti semua yang menggugat bisa ke Mahkamah Konstitusi. Nah tinggal kita ini sekarang mari bersikap sportif, apapun yang diputus MK harus diikuti, karena sudah proses hukum memutus. Dan bila nanti kemudian ada yang berpikir macam-macam seperti menduga politisisasi dan menganggap ini tidak adil, tidak benar itu berarti tandanya kita bernegara tidak benar caranya kalau putusan pengadilan masih ditolak.

Oleh sebab itu, pengadi­lan juga jangan main-main. MK jangan main-main, harus tetap bersikap independen dan objektif dalam mengambil keputusan nantinya dan juga harus memikirkan masa depan bangsa.

Berapa lama sih perkara ini bisa diputuskan?
Sebenarnya di MK tidak ada pedoman berapa lama untuk itu, tergantung yang berperka­ra. Kalau MK sendiri dalam pengalaman saya pernah suatu perkara diputus dalam sehari, pernah dua minggu, pernah tiga bulan, bahkan satu tahun lebih, tergantung pada proses pemer­iksaan, perkara sudah selesai, tapi ada yang minta perkara jangan ditutup, ‘minggu depan saya mau mengajukan saksi ahli lagi’, sering seperti itu.

Tapi kalau ini berjalan biasa-biasa saja, tidak di dramatisir, saya kira paling lama dua bulan selesai.

Sebagai bekas Ketua MK, bagaimana Anda melihat ini?
Ya terserah hakim MK-lah nanti. Saya tidak mau mempengaruhi itu, karena tidak baik bagi saya berbicara itu.

Oh ya apa pandangan Anda dengan kasus First Travel yang jumlah korbannya terus bertambah banyak?
Kalau ditanggung pemerin­tah tidak benar juga, itu kan keperdataan semua, kemudian kalaupun berbelok menjadi tin­dak pidana itu kan perusahaan dan perorangan. Pemerintah harus mengusahakan uang itu kembali, diburu dimanapun. Itu saja, diburu di manapun lalu dikembalikan ke rakyat. Saya juga nyaris kena tipu First Travel. ***

(rm*)