LBH FORpKOT Warning Ketua DPRD Sumenep: “Stop Anggaran DPKS!”

Sumenep (Maduraexpose.com) – Ketua Lembaga Bantuan Hukum Forum Rakyat Pembela Keadilan dan Orang-orang tertindas(LBH FORpKOT) Sumenep
Herman Wahyudi, SH mewarning Ketua DPRD Sumenep agar membekukan anggaran dana sepeserpun kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) sebelum ada kepastian hukum yang mengaturnya.

“Oleh karena terbentuknya keanggotaan DPKS yang belum memiliki payung hukum yang jelas, maka kami ingatkan Ketua DPRD Sumenep agar membekukan segala aktivitas dan anggaran sepeserpun agar tidak menimbulkan kerugian negara,” demikian Ketua LBH FORpKOT Sumenep Herman Wahyudi, SH. kepada Maduraexpose.com, Senin 07 Maret 2022.

Sementara itu Hamid Ali Munir, Ketua DPRD Sumenep belum bisa dimintai keterangan apapun.

Untuk diketahui, sejak awal Herman Wahyudi, SH. Ketua LBH FORpKOT Kabupaten Sumenep dikenal paling keraa menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam proses penjaringan itu sudah cacat prosedur dan cacat hukum karena menurutnya hal itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan perundangan.

Bahkan pihaknya menyebutkan jika dalam proses rekrutmen tersebut tidak ada perda maupun perbup yang mengatur.

“Proses rekrutmen cacat prosedur dan cacat Hukum karena Tidak sesuai mekanisme yang ada dalam peraturan perundangan, tidak ada Perbup,” terang Herman Nahkoda FORpKOT kepada media klikku.net, Senin, 6 Desember 2021 lalu.

Selain itu pada tahapan seleksi awal, proses itu dilakukan oleh panitia dinas pendidikan kabupaten setempat, padahal kata Herman segala proses yang berkenaan dengan rekrutmen DPK Sumenep harus dilakukan oleh tim seleksi (Timsel) sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah (PP).

“Harusnya dilakukan oleh Timsel karena Timsel dibentuk dan diangkat oleh Bupati, apa gunanya dibentuk Timsel kalau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” tanya Herman.

Diketahui dalam proses rekrutmen tersebut menelan anggaran APBD yang cukup besar.[]

Sumber: —
Editor: Ferry Arbania