Nalar Krisis: Ketahanan Energi Nasional di Tengah Prahara Selat Hormuz

MADURAEXPOSE.COM | JAKARTA – Eskalasi konflik bersenjata antara poros Amerika Serikat-Israel melawan Iran telah memicu guncangan hebat pada rantai pasok energi global. Penutupan Selat Hormuz—jalur nadi minyak dunia—menempatkan stabilitas ekonomi di titik nadir. Namun, di tengah spekulasi liar harga minyak yang diprediksi menembus US$200 per barel, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan perspektif yang kontratif dan pragmatis.

Baca Juga: THR PPPK Paruh Waktu Sumenep: Rp300 Ribu dan Politik Kesejahteraan Fauzi

Secara teoritis, Purbaya menilai proyeksi US$200 per barel sebagai anomali yang tidak realistis. Mengacu pada siklus ekonomi 2013, lonjakan harga yang ekstrem justru akan memicu **Global Demand Destruction** (kehancuran permintaan). Harga yang terlalu tinggi akan memaksa daya beli jatuh, memicu resesi, dan pada akhirnya mengoreksi harga kembali ke level fundamental. “Saya bertaruh, harga akan menyentuh US$150, lalu jatuh,” tegasnya usai rapat terbatas bersama Presiden.

Namun, realitas pahit sudah menghantam kawasan. Kamboja kini menjadi cermin rapuhnya ketahanan energi tanpa kilang domestik. Penutupan sepertiga SPBU di Kamboja akibat penghentian ekspor dari Vietnam, China, dan Thailand adalah peringatan keras bagi negara-negara pengimpor bersih (net importer).

Baca Juga: Anatomi Teror: Antara Residu Militerisme dan Supremasi Hukum

APBN sebagai ‘Shock Absorber’ di Tengah Ketidakpastian

Bagi Indonesia, kuncinya terletak pada daya tahan APBN. Strategi pemerintah untuk tetap menjaga kebijakan harga energi tetap terkendali adalah bentuk Fiscal Buffer yang krusial untuk mencegah efek domino inflasi. Di saat negara tetangga seperti Kamboja harus terseok-seok mencari pasokan dari Singapura dan Malaysia akibat pembatasan ekspor regional, Indonesia dituntut untuk memperkuat kemitraan strategis dengan pemasok global guna memitigasi risiko penutupan jalur distribusi utama.

Baca Juga: Zakat Mal Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah Mengalir, Polres Sumenep Siaga Full Power!

Konflik Iran bukan sekadar perang fisik, melainkan perang nalar ekonomi. Sejauh mana kebijakan fiskal mampu menahan beban subsidi di tengah harga minyak yang “mendidih” akan menentukan posisi Indonesia dalam peta resiliensi ekonomi global 2026. (red)