Korlap Raskin Pragaan Heran Jatah Raskin Dikurangi

Reporter: Abdul Hadi dan Ahmadi Mady

MADURAEXPOSE.COM-Tabrani, Korlap Raskin (rastra) Peragaan sempat mengaku heran dengan adanya pengurangan jatah raskin atau rastra berdasarkan daftar penerima manfaat (DPM) untuk dibagi-bagikan kepada warga lain yang nemang tidak berhak.

Sikap heran itu terungkap saat media ini melakukan konfirmasi terkait pendistribusian raskin yang diduga sengaja dilakukan dirumah kepala desa Pragaan Laok beberapa waktu lalu.

“Padahal mereka (oknum Kades) sudah tau kalau pemerataan raskin tidak boleh, “beber Tabrani, Korlap raskin atau rastra.

Pihaknya juga menyampaikan terimakasih kepada awak media yang sudah menyampaikan fakta dilapangan.

Saat dalam pantauan media waktu itu, sejumlah oknum aparat desa dengan terang-terangan melakukan pembongkaran karung beras untuk kemudian disalin kesplastik kresek warna hitam ukuran 3-5 kiloan.

“Padahal penerima manfaat itu harusnya menerima bantuan rastra atau raskin itu sebanyak 15 kg. Kalau kemudian jatahnya dikurangi dengan alasan pemerataan, itu jelas melanggar,” ungkap Mohammad Hasan, salah satu pengamat hukum dari Surabaya, Jumat 27 Oktober 2017.

Sementara Imam Mahdi, Kepala Desa Pragaan saat dikonfirmasi enggan memberikan klarifikasi terkait pemerataan raskin tersebut dengan alasan ada AKD dan BKAD.

Sikap bungkam juga Ditunjukkan oleh Ketua AKD Pragaan,H. Ihsan. Bahkan saat dikonfirmasi media ini, yang bersangkutan meminta agar pembicaraan tidak direkam untuk kepentingan pemberitaan.

Kerap diberitakan sebelumnya,
Beberapa petugas rastra (raskin) yang kepergok wartawan MaduraExpose.com saat membedah karung beras tersebut malah tidak menampik jika pemerataan yang diduga melanggar aturan tersebut tetap dijalankan.

Sumber berita yang dihimpun Reporter MaduraExpose.com dilokasi pembagian raskin mencatat, masing -masing warga disalah satu desa di Kecamatan Pragaan itu membagikan beras ke sejumlah orang dengan jatah hanya lima kilo dari jatah asli sebesar 15 kg.

“Kami terima jatah 5 kilo dengan uang tebusan Rp 9000”, terang sejumlah warga yang berhasil dikonfirmasi Maduraexpose.com kemarin sambil meminta identitasnya dirahasiakan.

Sementara beberapa petugas yang berjaga dan ikut mendistribusikan raskin atau rastra tersebut membenarkan jika pemerataan ada termasuk besaran uang tebusan tersebut.

Munculnya prokontra pemerataan jatah rastra dikecamatan Pragaan tersebut, mendapat reaksi keras dari Ketua Gerakan Pemuda Sumenep (GPS) Ahmad Zainullah.

Pihaknya juga mengaku menerima keluhan dari kalangan pemuda terkait pemerataan raskin yang cenderung merugikan warga penerima manfaat yang sudah tercatat karena jatahnya dikurangi secara sepihak.

“Kami ikut prihatin dengan adanya dugaan pemotongan jatah raskin dengan modus pemerataan. kami sarankan, warga yang masuk DPM supaya menyeret kasus ini ke ranah hukum,” pungkasnya.

(ahm/had/fer)