MADURAEXPOSE.COM—Dugaan fiktif dalam pelaksanaan Program Infrastruktur Peningkatan Ekonomi Kerakyatan (PIPEK) Desa Bragung makin menemui titik terang setelah adanya pengakuan mengejutkan dari pihak Kelompok Masyarakat (Pokmas) desa setempat.

Persoalan PIPEK Desa Bragung ini mencuat setelah dibeberkan oleh mantan aktivisi PMII, Holidi Ahdi melalui media online. Itu terungkap setelah Ketua Pokmas Mawar Merah mengaku tidak tahu menahu terkait PIPEK di desanya. Pihaknya juga menyarankan awak media untuk menanyakan langsung kepada anggota dewan yang menjadi perantara. Bahkan dia juga menyebut seseorang berinisial HMN yang diduga ikut terlibat dalam program PIPEK bermasalah tersebut.

“Kalau masalah itu saya tidak tahu silahkan sampean langsung ke dewannya atau ke HM (inisial), karena mereka yang lebih tahu tentang program itu,” ujar Surahman, Ketua Pokmas Mawar Merah saat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya oleh awak media.

Sementara Holidi Ahdi, aktivis yang getol melakukan investigasi persoalan Pipek Desa Bragung tersebut mengaku heran dan tidak percaya begitu saja, jika Ketua Pokmas yang nota bene pengelola PIPEK dari DPRD Sumenep mengaku tidak tahu menahu.

“Sangat aneh kalau ketua Pokmas Mawa Merah Desa Bragung bilang tidak tahu menahu soal PIPKE didesanya. Ini semakin mencurigakan dan patut diduga adanya indikasi penyelewengan, “tandasnya.

Ksiruh proyek Pipek tahun 2015 di Dusun Lengkong Barat, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk ini juga mendapat perhatian serius dari Ketua Forum Analisis dan Advokasi Anggaran (FA-3) Sumenep, Imam Arifin. Pihaknya menyarankan agar masyarakat melaporkan adanya indikasi penyelewengan proyek PIPEK tersebut keranah hukum.

“Laporkan saja kasus dugaan fiktif proyek Pipek Desa Bragung tersebut agar menemui titik terang. Saya juga merasa heran kalau Pokmas Mawar Merah malah menagku tidak tahu. Padahal itu tanggung jawabnya Pokmas, karena program Pipek ini merupakan program aspirasi dari anggota DPRD Sumenep,” ungkap Imam Arifin kepada Maduraexpose.com, Minggu 12 Maret 2017.

Dari hasil investigasi kalangan aktivis terungkap, jika program Pipek Dusun Lengkong Barat, Desa Bragung, Kecamatan Guluk-Guluk itu merupakan jatah Pipek pada tahun 2015 dengan anggaran sekitar Rp 100 juta, yang seharusnya digunakan untuk proyek jalan makadam dengan volume pengerjaan 2,5 M X 400. M.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

[zam/rkb/fer/tim]