Kisruh Penambangan Liar di Sumenep, Zamrud Khan; Siapa Bos Galian C?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sumenep, (Maduraexpose.com)–Aktivitas galian C berupa penambangan di sejumlah titik di Kabupaten Sumenep yang diduga dilakukan secara ilegal mendapat kutukan dari banyak kalangan karena dianggap menjadi pemicu kerusakan lingkungan yang sangat meresahkan.

Persoalan ini terus bergulir tanpa ada tindakan hukum karena pihak Pemkab mengatakan perjinan galian C menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Berbagai alasan dan statemen pun bermunculan dari kalangan pejabat terkait hingga memantik reaksi keras dari kalangan pemerhati lingkungan maupun dari kalangan praktisi hukum agar dan masyarakat laus. Mulai dari aktivis LSM LaKI hingga fungsionaris LAPDAP Madura.

Namun berbeda dengan hasil analisa hukum yang disampaikan Direktur KONTRA’SM,Zamrud Khan,SH yang menilai problematika tambang galian C di Sumenep sebenarnya tidak perlu rumit-rumit apalagi terkesan saling tuding antar pihak terkait. Pria yang juga berprofesi Advokat Peradi inipun merinci adanya kemungkinan orang tertentu dibalik maraknya penambangan ilegal di Kabupetn Sumenep.

“Siapa Bos Galian C?”, demikian Zamrud Khan mengawali keterangannya kepada Maduraexpose.com yang dilansir hari ini, Sabtu 24 April 2021.

Pernyataan yang bernada sindiran ini seolah membuka cakrawal berpikir publik untuk memahami siapa ‘aktor’ dibalik galian c ilegal tersebut,” imbuhnya menerangkan.

Adik kandung pengacara kondang Azam Khan ini mengingatkan dampak dari pengrusakan lingkungan yang ditimbulkan dari galian c secara ilegal tersebut sangat berbahaya dan tak bisa dianggap sepele.

“Ingat, bahwa perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dapat bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula. Penutupan tambang (mining closure,Red) sebenarnya dapat dilakukan manakala ijin usaha pertambangan ( IUP) , ijin pertambangan Rakyat (IPR) , ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) tidak ada,”tandasnya sembari memberi warning.

Zamrud juga menyinggung soal argumentasi perijinan dan ranah hukum dari galian c liar ini menjadi domainnya Pemprov dan Polda Jatim, namun bukan berarti pihak Polres dan Pemkab Sumenep berdiam diri tanpa melakukan tindakan apapun.

‘Langkah ini sebenarnya dapat dilakukan oleh Penegak Perda Dan Polres Sumenep, walaupun nantinya tetap kordinasi dengan Polda Jatim dan Penegak Perda Provinsi. Jika tidak dilakukan, itu namanya Pembiaran. Karena Bos Galian C ini bukan tidak mungkin juga melibatkan orang Dinas, sehinggah proses penegakan hukumnya walaupun ada pada undang-undang No 4 tahun 2009 dirasa belum cukup,apalagi dikaitk-kaitkan dengan Undang-undang Cipta Kerja,”tandasnya.

Pakar hukum yang pernah beberapa kali menjadi Ketua Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kabupaten Sumenep itu menekankan pentingnya aparat melakukan penindakan hukum terhadap pelau penambangan liar itu sangat mudah.

“Jika saja mau serius, cukup sederhana pengungkapannya. Siapa Pemilik Truck dan alat berat disana (lokasi penambangan,Red)? Kalau sudah diketahui ya tinggal dikembangkan oleh Penegak Hukum. Coba bandingkan Bos Galian C Di Pekalongan dijadikan tersangka oleh Polres setempat. Nah jika begini, lalu apa yang berbeda. Padahal pintu awalnya bisa masuk dari polres dan Penegak perda setempat,”tandasnya lagi mengingatkan.

Zamrud juga menengarai “pemain” dibalik penambangan liar di Sumenep diyakininya pasti orang yang memiliki kekuatan finansial yang tidak tanggung-tanggung.

” Ingat, Galian C ini melibatkan orang-orang yang memiliki Financial kuat. Jadi Sama saja atau tak ada bedanya dengan Pengadaan Lahan Tambak yang sedang disoal juga. Inilah pentingnya dikabupaten Sumenep perlu ada Partai Oposisi yang kuat sebagai Kontrol menuju Good Government,” pungkas Zamrud Khan kepada Maduraexpose.com. [dbs]

Editor: Ferry Arbania[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]