MADURA EXPOSE—Beberapa bulan terakhir, warga Sumenep megeluhkan pelayanan kinerja Badan Peyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Sumenep yang dianggap gagal hingga menimbulkan banyak masalah dibawah.
Bahkan awal pekan lalu, sejumlah perwakilan warga menyegel kantor BPJS di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep sebagai tanda protes supaya Endang Wahyuni secepatnya dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BPJS Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Selain menyegel da meminta Kepala BPJS dicopot, perwakilan warga juga menilai Endang Wahyuni gagal memberikan pelayanan terbaik yang diimpikan masyarakat Sumenep. Massa pengunjuk rasa juga menuding adanya indikasi penggelapan dana BPJS senilai Rp 5 miliar.
“Kami menduga ada indikasi penggelapan dana BPJS senilai Rp 5 miliar yang menyebabkan pelayanan terhadap peserta BPJS amburadul”, terang Sarkawi, salah satu pengunjuk rasa.
Indikasi adanya penyalah gunaan dana BPJS itu, lanjut dia, memiliki benang merah dengan pihak rumah sakit di Sumenep.
“Saya berani bicara lantang karena termasuk anggota BPJS. Kami menemukan fakta peserta BPJS yang hanya gara-gara telat bayar BPJS dua hari, saat sakit malah diminta bayar penuh. Ini udah nggak bener dan sarat permainan,” tandasnya.
Keluhan yang sama juga disampaikan Suhardi, indikasi penyimpangan di tubuh BPJS Sumenep sangat kentara. Salah satunya laporan keuangan BPJS Sumenep yang mengaku banyak hutangnya.
“Sangat tidak masuk akal kalau BPJS Sumenep melaporkan banyak hutangnya. Lah terus dikemanakan uang setoran dari masayarakat, belum lagi dana subsidi pemerintah yang sangat besar itu dikemanakan”, sindirnya degan nada jengkel.
Baik Sarkawi maupun perwakilan yang menyegel kantor BPJS Sumenep, mendesak Kepala BPJS Sumenep segera dicopot dari jabatannya dan kasusnya diseret keranah hukum.
Sementara Endang Wahyuni, Kepala BPJS Sumenep dalam rapat bersama dengan perwakilan warga dan pihak Pemkab malah dengan enteng meminta pihak pasien memasukkan keluhan mereka melalui kotak saran yang disediakan.
“Kalau ada keluhan silahkan pasien yang memberikan saran. Sudah ada form saran yang kami sediakan,” ujar Endang Wahyuni, seolah-olah hendak menutupi kecurigaan warga yang meminta transparansi soal dana PBJS senilai Rp 5 miliar yang selama ini terindikasi sarat penyimpangan. [R2B/FER]
