Jakarta (Madura Expose)–
Meski kediamannya terbakar, Bambang Soesatyo masih piawai dalam beri input dan otokritik di tengah Pesta Demokrasi 2019 (pada Senin, 18/2/3019), yang pertama ini model simultan sehingga diduga gejala kinerja KPU kedodoran dan belum matang, hal itu tampak jika kita simak pokok pokok pikiran dan sarannya Bamsoet agar KPU tak lagi dicap Pesta Demokrasi 2019 ini berkelas kardus?
(Pengantar Redaksi ME @@)

1. Terkait dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilu 2019, Ketua DPR:
a. Mendorong KPU bersama KPUD untuk melakukan sosialisasi secara masif dan intensif kepada pemangku kepentingan pemilu dengan memberikan penjelasan dan bimbingan teknis mengenai aturan teknis pemungutan dan perhitungan suara pada pemilu 2019 kepada para petugas ditempat pemungutan suara atau pemangku kepentingan pemilu lainnya, mengingat peraturan tersebut sangat kompleks dan rentan menimbulkan persoalan jika tidak dipahami dengan baik;
b. Mendorong KPU untuk membentuk buku panduan yang dapat digunakan sebagai rujukan praktis bagi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), agar dalam pelaksanaan pemungutan suara di Pemilu 2019 dapat dilaksanakan dengan baik;
c. Mendorong KPU melalui KPUD untuk melakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilu 2019 dimulai dari surat suara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
d. Mengimbau KPU bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkoinfo) untuk menyampaikan penjelasan tentang materi PKPU No. 3 tahun 2019 secara terbuka dan transparan melalui media visual (TV), media siar (Radio), media cetak maupun media sosial lainnya, kepada masyarakat, agar masyarakat juga memahami bagaimana cara memberikan suara melalui Tempat Pemilihan Suara (TPS) di lokasinya.

2. Terkait gangguan keamanan di Kabupaten Nduga, Papua pasca serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap 28 pekerja PT. Istaka Karya 2 Desember 2018 yang mengakibatkan penduduk mengungsi serta terhentinya kegiatan pendidikan di 12 distrik di Kabupaten Nduga pasca serangan hingga saat ini, Ketua DPR:
a. Mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Detasemen Khusus 88 (Densus 88) untuk fokus melakukan pemulihan stabilitas keamanan pada wilayah yang dinilai rawan terhadap konflik, guna menciptakan rasa aman di masyarakat;
b. Mendorong Pemerintah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk berkoordinasi dalam hal pelaksanaan tugas bersama untuk melakukan pengamanan dan pembersihan KKB, mengingat hal tersebut dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Panglima TNI dan Kapolri, terlebih Indonesia akan menghadapi Pemilu dan Pilpres pada 17 April 2019;
c. Mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mengimbau masyarakat untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, dan mendorong Dinas Pendidikan Daerah untuk mengaktifkan kembali pendidikan, serta melengkapi fasilitas sekolah darurat yang memadai di 12 distrik di Kabupaten Nduga, agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilakukan;
d. Mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mendukung upaya dari Pemerintah Pusat maupun TNI dan Polri dalam hal Pengamanan dan Pembersihan terhadap KKB, serta memberikan bantuan terhadap pengungsi terdampak konflik, antara lain berupa layanan pendidikan dan kesehatan.

3. Terkait defisit neraca perdagangan yang terjadi sejak Oktober 2018 serta adanya kenaikan defisit neraca perdagangan sebanyak 760 juta USD menjadi 1,16 miliar USD di Januari 2019 dari 1,03 miliar USD di Desember 2018 akibat menurunnya kinerja ekspor (data Badan Pusat Statistik), Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperbaiki tata kelola ekspor baik dari tata kelola kualitas maupun kuantitas;
b. Mendorong Pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang dinilai menghambat laju perekonomian dan menjadi pemicu defisit neraca perdagangan, mengingat defisit tersebut berdampak negatif pada sektor perekonomian;
c. Mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memberikan bantuan teknis kepada para pelaku usaha, agar barang yang diproduksi memiliki nilai ekspor baik dari kualitas maupun kuantitas dan memberikan jalan bagi pelaku usaha untuk dapat mengekspor produknya. (Bamsoet)