Ist/net

JAKARTA [MADURA EXPOSE]— Indonesia Budget Control (IBC) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dana Bansos Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Hal itu menyusul adanya dugaan penggunaan dana Bansos untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kami meminta BPK untuk mengaudit dana bansos Sumenep yang diduga dipakai untuk bayar pajak gratis itu,” ujar Direktur Eksekutif IBC Akhmad Suhaimi melalui siaran persnya baru-baru ini.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Sementara itu, anggota BPK Ahsanul Qosasi menyayangkan dugaan praktik pemberian pajak gratis kepada rakyat. “Saya sudah sampaikan bahwa itu pelanggaran UU yang nyata. Negara ini hidup dari Pajak dan Migas, jangan pernah menggangu penerimaan keduanya. Apalagi penerimaan pajak Sumenep masih di bawah standar kewajaran,” kata Ahsanul.

Menurut anggota BPK asal Sumenep ini, pemimpin daerah yang menggratiskan pajak adalah pemimpin yang tidak paham tata kelola dan postur keuangan daerah. “Inilah skandal keuangan daerah terburuk yang dilakukan secara masif dan terstruktur,” jelasnya.

(ful/ind)

HotNews:  Khawatir Perburuk Keadaan, Ketua Demokrat Sumenep Akan Panggil Indra Wahyudi