Sumenep (Maduraexpose.com)–Kemarahan rakyat atas ketidak puasan aturan main proses pelaksanaan Pilkades Sumenep mengundang amarah di kalangan warga yang menginginkan adanya iklim demokrasi yang pro rakyat ditingkat desamendapat apresiasi dari pakar hukum Kurniadi,SH.

Advokat senior ini malah menantang Bupati Sumenep agar debat terbuka terkait sengkarut tahapan Pilkades serentak yang kini makin gaduh.

Kurniadi menyampaikan tantangannya tersebut melalui surat terbuka yang dia uanggah di laman facebook pribadinya dengan akun @kalasenja, Rabu 9 Oktober 2019.

“Perbup Pilkades juga tidak memadai untuk menjadi pedoman teknis penyelenggaraan Pilkades,demikian Kurniadi dalam penggalan suratnya.

Semrautnya tahapan Pilkades ini, lanjut Kurniadi, terkait dari tahapan ke tahapan lainnya yang jenjang waktunya terlalu pendek.

“Sehingga upaya hukum atas perkara yang seperti ini hampir mustahil dapat dilakukan. Makanya, kalau Kadis DPMD menyarankan masyarakat agar ke PTUN untuk menyelesaikan sengketa Tahapan Pilkades, seperti ketika menyikapi aksi masyarakat Juruan Laok, merupakan saran yang tidak masuk akal,” ujarnya lagi.

Berikut surat terbuka yang dikirim Kurniadi yang ditujukan kepada Bupati dan Ketua DPRD sumenep yang dilansir Redaksi Maduraexpose.com,Rabu 9 Oktober 2019.

Tangkapan layar Surat terbuka Kurniadi/kalasenja

Surat Terbuka YLBH Madura Kepada Bupati Sumenep dan DPRD Sumenep;

Kepada Yth;
1. Bupati Sumenep, dan
2. Ketua DPRD Sumenep

Di-
Sumenep
————

Perihal: Agar Tunda Pilkades Yang Jumlah Calonnya Lebih dari 5 orang

Dengan Hormat;

Pilkades merupakan hajat demokrasi yang diselenggarakan hanya setiap 6 tahun sekali.

Selain bermakna sumber perolehan kekuasaan yang sah, Pilkades juga memiliki makna sebagai “momentum evaluasi korektif rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebelumnya”.

Karena sebagai evaluasi korektif, maka, rakyat akan menilai dan menentukan apakah pemimpin sebelumnya (calon Petahana) masih pantas dipilih apa tidak.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Dibawah aras pikir yang demikian, maka tidak tepat dan tidak beralasan apabila:

1. Calon Petahana diberi bobot skor administrasi yang paling tinggi, _karena pengalamannya selama memimpin, belum tentu posistif bagi masyarakat pemilih_. Dengan demikian, model ini nyata2 bertentangan dengan makna bahwa pilkades merupakan momen evaluasi korektif;

2. Secara faktual-kongkrit,
pembobotan pengalaman dengan nilai yang paling tinggi dari semua indikator penilaian, terbukti telah banyak membuat Pendaftar terjungkal sejak diseleksi administrasi.

Selain itu, pembobotan semacam ini juga telah disalahgunakan, yaitu dipergunakan oleh calon Petahana untuk mendatangkan calon dari luar yang memiliki skor tinggi, dan calon2 bayangan itu akan mengundurkan diri ketika lawan politiknya sdh dapat diukur tidak bisa lolos;

2. Perbup Pilkades juga tidak memadai untuk menjadi pedoman teknis penyelenggaraan Pilkades, antara lain:

1. Tidak tersedianya ruang dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan bilamana terdapat sengketa Adminsitrasi, baik antara masyarakat dengan penyelenggara, Calon Dengan Penyelenggara, masyarakat dengan calon, maupun antara calon dengan calon;

Hal ini tampak sekali dari tahapan ke tahapan lainnya yang jenjang waktunya pendek Sekali. Sehingga upaya hukum atas perkara yang seperti ini hampir mustahil dapat dilakukan;

Makanya, kalau Kadis DPMD menyarankan masyarakat agar ke PTUN untuk menyelesaikan sengketa Tahapan Pilkades, seperti ketika menyikapi aksi masyarakat Juruan Laok, _merupakan saran yang tidak masuk akal. Karena itu, saran ke PTUN seharusnya harus diikuti pula dengan penundaan pelaksanaan tahapan;_.

2. Tidak jelasnya wewenang Panitia Penyeenggara. Hal ini tampak dari ketentuan pasal 34 ayat (4) Perbup No.54/2019, Panitia diwajibkan memproses laporan, akan tetapi tidak jelas wewenang yang dapat dipakai oleh Panitia tersebut, juga tidak jelas produk keputusannya atas hasil penyelesaian masalah;

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, maka:

1. Kami meminta kepada Bupati Sumenep agar menunda Pilkades yang jumlah calonnya lebih dari 5 orang, dalam batas waktu selama 6 bulan;

2. Kami meminta kepada DPRD Kab. Sumenep, agar Hak Interpelasi yang diajukan oleh beberapa Anggota DPRD segera diputuskan,,,!!!;

Bila Bupati Sumenep masih merasa benar dengan Perbup buatannya,

YLBH MADURA SANGGUP DEBAT TERBUKA DENGAN BUPATI SUMENEP KAPAN SAJA

Demikian surat terbuka ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih;

Jakarta, 09 Oktober 2019;

Hormat Kami,

Ttd
KURNIADI
(Pembina YLBH Madura)

Editor/Red: FERRY ARBANIA