MADURA EXPOSE–Sejumlah perangkat Desa Karang Sokon, hingga saat ini belum mendapat honor atau gaji mereka yang dicairkan melalui Bank BPRS.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Hal itu disampaikan HM Hasan Abdul Hamid, salah satu tokoh masyarakat setempat,usai melurug kantor Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, Cabang Guluk-guluk, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jum’at, 7 Juni 2018.

HM Hasan menyayangkan penerapan kebijkan BPRS guluk-Guluk yang dinilai sangat otoriter dan merugikan pihak aparatur desa. Apalagi kebijakan tersebut dilakukan sepihak tanpa melalui nproses sosialisasi maupun pemberitahuan dan persetujuan perangkat desa Karang Sokon.

”Kedatangan kami ke Bank BPRS cabang Guluk-Guluk untuk mempertanyakan aturan mendadak yang mengharuskan perangkat desa membuka rekening agar gaji mereka bisa dicairkan. Aturan itu sangat sepihak dan patut disayangkan,” katanya saat ditemui di Kantor Cabang BPRS Guluk-guluk.

Selain itu,lanjut HM Hasan, mereka juga ingin mengetahui dasar hukum kebijakan baru tersebut. ”Teman-teman juga menanyakan aturannya, jika berupa Perbub (Peratuan Bupati) harus ditunjukan. Tenryata saat ini tidak ada, setelah diklarifikasi itu hanya berbentuk himbauan-himbuan saja. Itu tidak bisa dijadikan pijakan,” jelasnya.

Kendati demikian pihaknya menyadari adanya aturan yang mewajibkan honor perangkat desa tidak bisa dicairkan secara tunai, melainkan harus melalui rekening perangkat.

”Tapi itu tidak harus BPRS, karena perangkat Desa kami tidak punya, punyanya rekening bank lain. Memang kami ajari mereka menabung,” tegasnya.

 Meskipun Bank BPRS merupakan lembaga perbankan dibawah kendali Pemkab Sumenep,menurut mantan Kades ini, tak sepatutnya melakukan tindakan arogan yang merugikan pihak lain.

”BPRS boleh menerapkan kebijakan apapun, tapi jangan begitu lah, jangan sampai merugikan orang banyak, apalagi dipaksakan,itu khan sama halnya otoriter,” sesalnya.

Setelah melalui proses panjang kata H Hasan BPRS memutuskan honor perangkat desa bisa dicairkan meski tidak memiliki rekening BPRS. Uang perangkat desa yang ditahan pihak BPRS selama enam bulan, terhitung Januari hingga 7 Juni 2018.

”Selama enam bulan gaji Perangkat desa tidak dicairkan oleh pihak BPRS tanpa ada kejelasan. Kesabaran mereka sudah habis dan saat ini merupakan pencairan terakhir, khusus di desa kami. Jadi, semua proses adminitrasi sudah lengkap tinggal mencairkan saja,” tegasnya.

Sementara itu, Direkutur Bisnis BPRS Bhakti Sumekat, Hairul Fajar mengatakan secara resmi pihaknya belum menerima menerima tembusan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku dinas tekhnis soal realisasi anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), mengenai honor perangkat desa harus dicairkan melalui Bank BPRS.

”Petunjuk teknis harus ada, tapi untuk saat ini dari dinas terkait belum ada, kami belum terima surat tembusan. Alangkahbaiknya kalau ada surat (surat keputusan) untuk bank penyalur (dari dinas terkait) itu lebih baik,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku telah memberikan solusi agar honor aparatur desa Payudan Karang Sokon segera dicairkan.

”Tadi kami sudah lakukan komonikasi baik kepala desa untuk meberikan solusi. Saat ini (honor perangkat desa) bisa dicairkan dan di transferkan pada rekening penerima aparatur desa,” tegasnya.

(jun/fer)