MaduraExpose.com, Sumenep–Persoalan Beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada KPM diduga tak layak konsumsi, membuat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumenep, meradang karena beras merupakan kebutuhan primer seluruh KPM.

Ketua Fraksi PPP DPRD Sumenep, H Abd Latif mengaku sangat prihatin dan jika benar dugaan adanya mafia beras BPNT di Sumenep untuk tidak segan-segan menyeret persoalan tersebut ke jalur hukum.

Bos Water Park ini juga mengaku banyak menerima keluhan dari kalangan seperti persoalan jeleknya kualitas beras dan sebagian lagi mengaku BPNT tersebut.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

“Beras yang tidak layak dikonsumsi sama halnya meracuni masyarakat, jadi prilaku ini sudah kurang manusiawi, siapapun pelakunya harus ditangkap dan diusut,” kecam H. Latif politisi PPP DPRD Sumenep ini kepada awak media.

Sebagai anggota DPRD yang nota bene sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat,pihaknya mengaku siap untuk mengawal demi kesejahteraan rakyat.

“Saya sebagai anggota DPRD dari PPP, dengan tegas akan mengawal kasus beras BPNT hingga tuntas ke jalur hukum” ujarnya.

Disinggung apa target dari rencana pelaporan sengkarut bantuan beras itu ke pihak berwajib, Latif berharap ada efek jera.

“Siapapun pelakunya, kalau tidak dilaporkan, tidak akan jera dan bisa jadi tambah liar,” tutupnya. (Arbania)

HotNews:  Stop Penularan Covid-19, Ulama Bassra Madura Surati empat Bupati dan Forkopimda