MaduraExpose.com – Musibah tanah longsor dan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera—meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—telah menelan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan masif, menjadikan peristiwa ini sebagai duka nasional yang memilukan.
Per Rabu (3/12/2025) pagi, laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat angka yang mengkhawatirkan: 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa masih hilang, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa terpaksa mengungsi. Kerusakan ribuan rumah dan fasilitas umum semakin memperparah kondisi kemanusiaan di lokasi.
Menyikapi tragedi ini, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengeluarkan pernyataan tegas mendesak Pemerintah untuk segera mengaktifkan mekanisme pendanaan darurat. Politisi senior asal Sumenep, Madura, ini menekankan bahwa APBN memiliki dana yang disiapkan untuk situasi genting seperti ini.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
Akselerasi Dana On Call Rp 4 Triliun
Said Abdullah menegaskan, Pemerintah dapat langsung menggunakan Dana On Call (Dana Siap Pakai) yang telah dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2025. Dana ini, yang berjumlah Rp 4 triliun, harus segera dikeluarkan untuk membiayai proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, kecepatan distribusi anggaran adalah kunci. Laporan di lapangan menunjukkan layanan tanggap darurat belum menjangkau seluruh korban, memaksa sebagian warga terdampak mengambil barang di toko dan gudang Bulog akibat minimnya bantuan logistik.
“Kebutuhan tanggap darurat mohon disegerakan lebih masif, seperti tempat pengungsian layak, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut, dan pakaian jadi,” ungkap Said, menyoroti aspek humanis yang paling mendasar.
Prioritas Humanisme: SAR dan Trauma Healing
Dalam kondisi darurat ini, Said Abdullah menekankan dua prioritas utama:
- Operasi SAR Massif: Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) harus terus diperkuat secara masif untuk menemukan 650 jiwa yang masih hilang, seraya memastikan distribusi bantuan merata di tengah lokasi bencana yang terisolasi.
- Trauma Healing untuk Kelompok Rentan: “Khusus untuk kelompok rentan seperti anak-anak, perlu diberi layanan trauma healing,” tutur Said. Aspek pemulihan psikologis ini dinilai sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan fisik, mengingat dampak jangka panjang tragedi terhadap mental korban.
Opsi Anggaran Multiyears untuk Rekonstruksi
Selain kebutuhan tanggap darurat, Said Abdullah menilai Dana On Call juga harus dialokasikan untuk kebutuhan pemulihan pascabencana, seperti rehabilitasi layanan umum.
Tahap pemulihan mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan layanan publik vital seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar lainnya. Sementara itu, kebutuhan rekonstruksi memerlukan anggaran yang jauh lebih besar.
Untuk tahap rekonstruksi yang membutuhkan waktu dan biaya besar, Said Abdullah membuka opsi penggunaan anggaran multiyears pada APBN 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Opsi ini memastikan pemulihan infrastruktur di Sumatera dapat dilakukan secara komprehensif tanpa terhenti oleh keterbatasan anggaran satu tahun.
Pernyataan Said Abdullah ini bukan hanya kritik, melainkan dorongan politik yang kuat agar sumber daya negara, melalui APBN, segera diaktifkan untuk meringankan penderitaan rakyat di Sumatera. Tragedi ini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan humanis dalam menghadapi kedaruratan.
