DPRD Pamekasan Ngotot Gunakan Hak Interplasi Soal Penanganan Covid-19 dan Mobil Sigap

[vc_row][vc_column][vc_column_text]MADURAEXPOSE.COM, PAMEKASAN – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, sepakat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Pamekasan, Senin (15/06). Acara digelar diruang sidang paripurna, dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Fathor Rahman, dan diikuti oleh sejumlah anggota.

Usai sidang, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Fathor Rahman mengatakan, hak interpelasi yang diajukan oleh pengusul itu ada dua, diantaranya pertama terkait penanganan Covid 19 dan kedua mobil pelayanan kesehatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan mobil Sigap. Namun meskipun yang diusulkan untuk dilakukan hak interpelasi ada dua usulan, yang disepakati hanya satu yakni terkait pengadaan mobil Sigap.

“Hak interpelasi ini tetap dilaksanakan oleh DPRD karena telah memenuhi tahapan-tahapan, saat ini tinggal menunggu tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi nanti kami akan memanggil Bupati untuk mempertanyakan hal-hal yang bersangkutan dengan hak interpelasi,” Katanya.
Fathor juga menambahkan bahwa dalam fungsi wakil rakyat mempunyai 3 hak, yakni hak imunitas, hak angket (menyelidiki) serta hak interpelasi (bertanya).

Menurutnya, pada intinya para pengusul itu mengajukan hak interpelasi lantaran adanya ketidakpuasan dan keingin tahuan dari para anggota DPRD terhadap pengadaan mobil Sigap. Dalam sidang paripurna hak interpelasi, diwarnai aksi Walk Out dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara Fraksi Demokrat meskipun menyatakan menolak secara garis besarnya namun tetap mengikuti sidang hingga selesai.

[SP][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]