MADURA EXPOSE–Aktivis Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (GRAMSI) Kabupaten Sumenep menduga dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas) yang diperuntukkan bagi kemajuan pendidikan dasar dinilai tidak jelas dan layak untuk diungkap oleh aparat penegak hukum.
Imam Arifin, Ketua GRAMSI menduga, buramnya DBH Migas yang telah dianggarkan sebesar 0,5 persen itu berimbas dengan tidak maksimalnya dunia pendidikan dasar di sejumlah tempat, terutama daerah kepulauan.
“Pertanyaannya sekarang adalah, kemana alokasi anggaran yang diambilkan dari DBH Migas yang seharusnya untuk menambah anggaran pendidikan dasar tersebut? Diakui atau tidak, ada unsur keterlibatan disdik pada pengelolaan DBH migas sesuai dengan kisaran anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar 0,5 %,” ujar Imam Arifin, Ketua GRAMSI saat berbincang dengan MaduraExpose, Rabu (07/09/2016).
Aktivis PMII ini mempertanyakan aliran dana migas yang masuk ke Dinas Pendidikan Sumenep dinilai tidak jelas dan kuat dugaan sengaja digarong oleh oknum tertentu.
“Harusnya, dengan adanya DBH Migas yang digelontorkan ke Dinas Pendidikan Sumenep berdampak pada peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Namun faktanya malah sangat memperihatinkan,terutama di daerah kepulauan yang merupakan ladang penghasil migas” tandasnya.
Masih menurut Imam Arifin, dengan melihat jeleknya mutu pendidikan di Kepulauan yang nota bene penghasil migas, maka peran Disdik Sumenep, lanjutnya, patut dipertanyakan.
“peran Disdik Sumenep patut diperanyakan dalam pengelolaan peningkatan aggaran pendidikan tingkat dasar melalui DBH MIGAS yang ada. Karena sampai detik ini kiprah Dinas Pendidikan yang dikomandani H.Sadik itu belum kelihatan atau memang sengaja tidak dipublikasikan,” imbuhnya.
Sementara H.Sadik, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep dikonfirmasi melalui telpon genggamnya, terkait transparansi anggaran permbangan DBH Migas untuk pendidikan dasar tersebut belum memberikan respon alias tutup mulut. [Zalwi/Ferry]
