Dibalik ‘Kengototan’ Gerindra Soal Perda Keris di Sumenep

Sumenep (Maduraexpose.com)- Rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Keris di Kabupaten Sumenep masih terus menjadi perhatian banyak kalangan.

Belakangan yang paling gencar menyuarakan pentingnya Perda Keris adalah Nurussalam, salah satu Anggota dewan dari Fraksi Gerindra DPRD Sumenep.

Mantan Ketua Komisi II bidang ekonomi ini menilai, Kabupaten Sumenep sebagi Kota tujuan wisata dengan ikon kerisnya perlu konsep jelas agar tidak terjadi hal dilematis yang membingungkan masyarakat.

“Ketika Sumenep menetapkan sebagai kota keris , maka branding kabupaten adalah keris. Pada tataran konsep pariwisata, orang dikatakan tidak berkunjung ke slSumenep apabila tidak bawa oleh-oleh keris. Sementara kita tidak mau disisi lain mereka dianggap melakukan pelanggaran hukum karena yang dibawa dianggap sebagai sajam,” kata Nurus Salam dalam keterangan tertulis dilansir Maduraexpose.com, Jumat 30 September 2022.

Mantan Kades yang kerap dipanggil Oyuk ini memandang pentingnya peraturan daerah yang khusus mengatur soal keris sebagai branding pariwisata di Kabupaten Sumenep.

“(Tanpa Perda) Maka antara rencana pengembangan Pariwisata dan aturan perundang- undangan yang lain terjadi paradoksi. jika Sumenep sebagai kota keris memiliki ada perda yang mengatur, misalnya setiap hari jum’at manis seluruh ASN dan yang di setarakan memakai baju adat plus ngagem keris,”imbuhnya.

“Maka akan ada kurang lebih 13.000 orang yang memakai keris, selanjutnya pesona Sumenep sebagai daerah yang masih punya keraton yang menjadi magnet wisatawan,” imbuh Oyuk menjelaskan lebih rinci.

Oyuk juga menyinggung soal potensi lain yang sangat prospek dikembangkan dan mampu mengangkat perekonomian masyarakat Sumenep.

“Kita punya ratusan pengrajin atau empu keris yang tersebar di Kabupaten Sumenep. Dari penelitian kurang lebih perputaran uang keris di Kabupaten Sumenep setiap tahun menyentuh angka 48 Miliar,” pungkasnya. (Ferry Arbania)