MADURA EXPOSE– Polemik migas di Kabupaten Sumenep belakangan ini mengundang perhatian publik, pasalnya banyaknya sumber migas yang beroperasi di Kota Wisata tersebut ditengarai tidak berimbang dengan tingkat kesejahteraan masyarakat masyarakat setempat.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Imam Bongkar dan Fahmi, dua aktivis yang mengatas namakan diri Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Gramsi) Sumenep sengaja menggelar aksi dengan naik becak, membawa jerigen berisi migas ke kantor Pemkab setempat. Dua aktivis ini mempertanyakan kejelasan Dana Bagi Hasil minyak dan gas ( DBH MIGAS) yang selama ini selalu menuai sorotan karena dinilai tidak mampu mensejahterakan masyarakat di daerah eksplorasi dan eksploitasi.

“Kekayaan sumber migas disumenep yang berlimpah sudah menjadi rebutan para investor, tercatat sudah ada 10 (sepuluh) perusahaan yang melakukan K3S (kontrak kerja sama) baik yang sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan yang masih dalam tahap penelitian,” ujar Imam Bongkar, saat berorasi didepan Kantor Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis 25 Agustus 2016.

Diejaskan Imam Bongkar, empat sumber migas yang sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi, diantaranya PT. KEI, PT. SANTOS , PT HUSKY, dan PT. EML. Dua diantara empat sumber tersebut sudah beroperasi, yaitu PT KEI di lapangan spanjang menghasilkan minyak mentah 1.500 barel perhari dan PT SANTOS menghasilkan gas 100 ribu kaki kubik perhari, namun demikian pengelolaan DBH migas dari sumber migas yang sudah beroprasi tidak tepat sasaran.

“Sementara enam sumber lainnya masih dalam tahap penelitian, yakni di pragaan dan pasongsongan oleh PT. PETRO CINA, perairan Pasongsongan PT. PETRONAS CALLIGARY, perairan masalembu oleh PT.HASKY ENERGY, PT. ANARDACO dan PT. PETRO JAVA,”imbuh Hazmi Kerank dalam wawancara khusus dengan Madura Expose, Kamis.

Kendati demikian, lanjut Hazmi, kekayaan Sumenep dengan sumber migas yang melimpah sampai detik ini masih belum mampu memberikan perubahan yang nyata bagi sumenep, karena itu kita menilai bahwa DBH MIGAS disumenep hanya dinikati oleh segelintir elit birokrasi, dan jelas sangat merugikan masyarakat kecil disekitar eksplorasi.

“Untuk itu, Dalam hal pengelolaan DBH MIGAS disumenep pemerintah daerah harus mengarahkan pengelolaan DBG MIGAS berbasis masyarakat miskin. semisal DBH MIGAS disumenep lebih diorientasikan pada infra struktur darat dan laut, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain,” tandasnya.

Sementara Imam Bongkar menambahkan, melihat realitas hari ini, sejumlah fasilitas di daerah penghasil migas di Kabupaten Sumenep masih sangat memperihatinkan, seperti fasilitas laut maupun transportasi laut masih sangat tidak sebanding dengan migas dikeruk sejumlah perusahaan.

“Hampir semua sumber migas di Sumenep dikeruk di kepulauan Sumenep. Namun demikian, sampai detik ini kepulauan masih termarginalkan dan perhatian pemerintah daerah juga masih minim,”imbuhnya.

Pihaknya berharap, pemerintah daerah benar-benar serius dan fokus dalam pengelolaan DBH Migas.

“Pemerintah Daerah harus lebih fokus dalam pengelolaan DBH MIGAS dengan memperioritaskan tingkat kebutuhan masyarakat bawah. Itu penting agar wong cilik tidak lagi jadi korban diskriminasi kebijakan,” pungkasnya. [Zawi/Ferry]