Bupati ‘Super Mantap’ diminta Tanggung Jawab Realisasi Anggaran Rp 85 M Lebih

Sumenep, MaduraExpose.com- Semangat perjuangan para mahasiswa dalam mengawal reformasi terus di lakukan dalam rangka mengawasi tiap inci kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah seperti halnya di Kabupaten Sumene, Madura, Jawa Timur.

Begitu juga yang dilakukan sejumlah aktivis yang menamakan diri Mahasiswa Sumekar Raya (MAHASURYA) mendesak Bupati Sumenep A.Busyro Karim yang sejak terpilih hingga jelang akhir jabatannya membawa motto Sumenep Super Mantap ini, supaya tidak loyo apalagi asal-asalan dalam merealisasikan semua anggaran pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur yang nilainya mencapai Rp. Rp 85,563 M.

Dalam catatan Mahasurya, anggaran besar tersebut bersumber dari dana APBN yang di kucurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp, 9,836 milliar. Berikutnya dari APBD Jawa Timur sebanyak Rp 10 miliar. Khusus anggaran APBD Sumenep, menurut mahasiswa justru serba tidak jelas.

Pernyataan para aktivis Mahasurya itu terlontar saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Sumenep, Jumat. Bisri Koordinator Mahasurya mengaku tak akan pernah lupa ingatan terkiat anggaran pemerintah yang menggelontorkan dana sebesar Rp 85,563 Miliar.

“Dana itu di anggarkan untuk infrastrukttur jalan di Kabupaten Sumenep. Tapi kenapa dana sebesar itu tak jelas peruntukannya”, terangnya.

Kecurigaan mahasiswa akan tidak jelasnya peruntukan dana miliaran rupiah itu terlihat, dari banyaknya jalan di pedesaan yang hingga saat ini masih terbengkalai dan sangat banyak yang mengalami rusak parah tanpa adanya perbaikan.

“Belum lagi kerusakan jalan kabupaten masih sangat kentara. Ini pasti ada indikasi korupsi di dalamnya”, sesalnya menadaskan.

Bisri menduga, uang miliaran itu di duga telah menjadi bancakan para oknum pejabat yang hanya ingin memperkaya diri. Pihaknya juga menyesalkan sikap bupati yang seolah-olah lepas tangan dan hanya sibukk melakukan pencitraan.

“Persoalan di Sumenep ini tidak akan pernah selesai hanya dengan pencitraan dan lambaian tangan bupati. Harusnya pembangunan infrastruktur di kerjakan dengan konsep yang benar dan tidak membodohi masyarakat”, tegasnya.

Kritik pedas kalangan aktivis mahasiswa ini tak hanya di tujukan ke Bupati Sumenep, melainkan juga di alamatkan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, yang dianggap ikut bertanggung jawab terkait maraknya jalan rusak yang tidak terurus.

“Harusnya PU Bina Marga berani tegas mengeluarkan sanksi tegas bagi rekanan nakal yang kinerjanya tidak becus”, pungkasnya penuh emosi.

(g2k/fer)