IST/TEMPO

MADURA EXPOSE–Setiap diresmikannya sebuah proyek oleh Negara tentunya akan membuat masyarakat berharap. Namun demikian, selesai atau tidaknya sebuah proyek ternyata ada kemungkinannya ingin diselesaikannyakah atau tidak. Simak pandangan aktivis Petisi 28, Haris Rusly terhadap sebuah proyek yang baru-baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Perkembangan terbaru, pada hari kamis, 21 Januari 2016, Presiden Joko kembali telah melakukan groundbreaking proyek kereta cepat jarak pendek Jakarta-Bandung (metrotv.com, 21 Januari 2016). Sebelumnya, beberapa hari lalu Menteri BUMN Rini Soemarno juga telah mengumumkan akan melakukan grounbreaking sejumlah 62 projek infrastruktur “super ambisius” dengan nilai investasi sebesar Rp. 347,22 triliun (kontan.co.id, 19 Januari 2016).

Apakah projek-projek yang telah dan akan di-groundbreaking tersebut akan berakhir mangkrak seperti sejumlah projek yang disebutkan di atas? Hanya Pak Presiden Joko yang tahu.

Terkait projek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh perusahaan dari China tersebut sangat kontroversial karena selain tidak menjadi kebutuhan mendesak, projek ini juga tanpa melalui studi kelayakan dan masih bermasalah dari segi AMDAL. Tak kurang dari Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menilai projek tersebut tak masuk akal, karena Jakarta-Bandung itu jarak tempuhnya terlalu pendek, hanya 145 KM, tapi kereta cepat dengan jarak tempuh 250 KM per Jam.

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM

Kami menilai pembangunan projek infrastruktur dengan gaya slonong boy dan kesurupan, tanpa kajian dan riset untuk menentukan kebutuhan, kemampuan dan tahapan, tanpa studi kelayakan, tanpa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan bergantung sepenuhnya pada utang luar negeri dan pasokan bahan baku impor, pasti akan berunjung mangkrak.

Pembangunan infrastruktur yang bergantung sepenuhnya pada utang luar negeri sangat membahayakan, jika negara seperti China, tempat pemerintahan Joko-Kalla menggantungkan nasibnya, mengalami krisis ekonomi, maka tak hanya projek tersebut yang mangkrak, bahkan Pemerintahan Joko Kalla juga turut mangkrak di tengah jalan. Yang lebih mengerikan adalah nasib rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang terlilit utang luar negeri juga terseret turut mangkrak dan tenggelam ke dalam perut bumi.

Untuk itu, mari kita berdoa, semoga kita tidak sedang dipimpin oleh seorang Presiden yang sedang gila dan kesurupan, yaitu gila dan kesurupan utang luar negeri, gila dan kesurupan infrastruktur, serta gila dan kesurupan investasi asing, tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari kebijakan tersebut terhadap aspek kenegeraan yang lain (aspek ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan).

Yang perlu menjadi perhatian kita, saat ini perampokan dan penjualan Negara sedang berlangsung sangat ganas yang dilindungi oleh Paket Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo. Para bandit dan perampok tersebut juga memanfaatkan seorang Presiden yang sedang gila dan kesurupan utang luar negeri, gila dan kesurupan investasi asing dan infrastruktur.”

(Rob/vo-I)