MADURA EXPOSE– Sekitar 50 kuburan masyarakat di Desa Dasuk Timur terpaksa di bongkar untuk dipindah ke tempat lain demi kepentingan investor asing yang hendak menguasai lahan warga setempat.

Hal ini membuat hampir seluruh lapisan tokoh masyarakat di Sumenep angkat bicara melakukan perlawanan dan meminta Bupati Busyro Karim dan Wabup Achmad Fauzi tidak cuci tangan atas persoalan tersebut. Bahkan aktivis Pemuda Peduli Sumenep (PPS) mendesak Pemkab Sumenep segera mengusir investor asing yang dinilai sangat merugikan masyarakat Sumenep tersebut.

“Usir investor asing itu yang sudah menjajah bumi Sumenep dan merugikan masyarakat daerah,” terang Abdillah, Koordinator PPS.

Abdillah mendesak Bupati dan Wabup bertindak tegas dengan ulah investor asing tersebut yag telah berusaha merongrong ketenangan warga Sumenep dengan modus membangun tambak udang di sejumlah daerah pesisir dekat pantai Wisata Lombang.

Menurutnya, selama ini Pemkab Sumenep ditengarai melakukan pembiaran terhadap investor berkuasa di Sumenep dan melakukan pemaksaan terhadap warga agar patuh pada kehendak mereka yang merugikan masa depan warga.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Dasuk patut menjadi pelajaran penting bagi Pemkab Sumenep untuk segera mengambil tindakan tegas.

Investor asing itu, lanjut Abdillah, telah merusak tatanan dan terbukti melakukan penjajahan denga memaksa warga memindahkan puluhan kuburan yang sudah puluhan tahu keberadaannya itu harus dibongkar paksa dengan alasan tanahnya sudah dijual oleh pemiliknya.

Selain PPS, desakan juga muncul dari Forum Alumni Pondok Pesantren Sumenep yang mendesak Bupati Sumenep, A. Busyro Karim segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur soal larangan menjual tanah untuk investor.

Desakan itu disepakati dalam pertemuan Forum Alumni Pondok Pesantren Sumenep, Sabtu (16/7) kemarin, di salah satu masjid di Kecamatan Saronggi, Sumenep, Madura, Jawa Timur sebagai respon terhadap kasus pembelian tanah pekuburan secara besar-besaran oleh investor asing untuk kepentingan pembangunan tambak udang. (*)

Editor: Ferry Arbania

MADURA EXPOSE, MENGAWAL KEPASTIAN HUKUM