Aksi Senyap Eks Ketua PMII Sumenep di Balik Pengepungan Bea Cukai Madura

Sumenep, Madura Expose- Ribuan orang membanjiri Kantor Bea Cukai Madura dalam sebuah unjuk rasa yang menyita perhatian publik. Namun, di balik keramaian massa, ada sebuah fakta menarik yang luput dari sorotan media: aksi ini digerakkan oleh sejumlah aktivis senior yang memiliki rekam jejak mentereng dalam menyeret pejabat nakal ke meja hijau.

Salah satu tokoh sentral dalam aksi ini adalah Imam Syafii, mantan Ketua PC PMII Kabupaten Sumenep dan saat ini menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Sumenep. Ditunjuk sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) mendampingi Ketua Umum GMPM (Gerakan Masyarakat Peduli Madura), Imam Syafii menegaskan bahwa gerakan ini bukan main-main.

“Ingat, ini bukan gerakan main-main. Kami sudah melakukan konsolidasi dengan sejumlah tokoh besar, baik di Madura maupun yang ada di pusat. Dalam waktu dekat kami juga akan ke Jakarta menemui sejumlah pihak terkait,” ungkapnya.

Pengepungan ini merupakan puncak kekecewaan publik terhadap dugaan lemahnya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan merusak iklim usaha di Madura. Aksi ini menuntut Bea Cukai untuk mengambil tindakan nyata dan tidak hanya melakukan penyegelan yang dianggap simbolis.

Tiga Tuntutan Massa: Revitalisasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

Dalam dialog dengan Kepala Bea Cukai Madura, Novian Dermawan, GMPM menyampaikan tiga tuntutan utama yang tegas dan terstruktur:

1. Penegakan Hukum Efektif: Massa meminta Bea Cukai untuk memperkuat koordinasi dengan masyarakat guna menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku industri rokok ilegal.
2. Revitalisasi Birokrasi: Ada desakan kuat untuk melakukan regenerasi internal Bea Cukai Madura demi menciptakan lembaga yang lebih profesional dan berintegritas.
3. Sita dan Tutup Pabrik Ilegal: Tuntutan ini tidak main-main; massa mendesak agar Bea Cukai tidak hanya menyegel, tetapi juga menyita alat produksi dan mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar hukum.

Menanggapi tuntutan ini, Kepala Bea Cukai Madura berjanji akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rokok Ilegal dan meluncurkan “Operasi Gempur” sebagai respons nyata.

Kritik Pedas: Penyegelan Dianggap “Lambat dan Simbolis”

Aksi ini dipicu oleh penyegelan dua mesin rokok milik Perusahaan Rokok (PR) Daun Mulia di Sampang. Perusahaan tersebut diduga memproduksi rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin), padahal izinnya hanya untuk SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Kritik tajam datang dari Ketua Umum LSM Bidik, Didik Haryanto. Ia menilai penyegelan ini terlalu lambat dan hanya bersifat simbolis. “Mesin tersebut sudah lama beroperasi. Jadi, kalau baru sekarang disegel, patut dipertanyakan sejauh mana pengawasan selama ini,” tegasnya.

Didik menduga kasus ini hanyalah bagian dari jaringan yang lebih besar dan menekankan bahwa tanpa proses hukum terhadap pemilik usaha, tidak akan ada efek jera yang nyata.

Ujian Berat bagi Komitmen Birokrasi

Aksi unjuk rasa dan kritik dari berbagai pihak ini menjadi ujian nyata bagi komitmen yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bea Cukai Madura. Masyarakat kini menuntut lebih dari sekadar janji, mereka menginginkan tindakan hukum yang substantif dan reformasi birokrasi yang dapat menjamin persaingan sehat bagi industri tembakau legal.

Masa depan industri tembakau yang sah dan penerimaan negara di Madura kini bergantung pada seberapa serius Bea Cukai menerjemahkan janji mereka menjadi tindakan nyata. Perang melawan rokok ilegal telah diumumkan, namun implementasi di lapangan baru akan dimulai, dan masyarakat akan terus mengawal. [*]