MADURA EXPOSE, JAKARTA-Massa Gerakan Penyelamat Demokrasi kembali menyelenggarakan aksi demonstrasi lanjutan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan
pada Selasa (08/02/2016).
Massa menuntut agar KPK segera mentersangkakan dan memenjara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok diduga terlibat dalam skandal dugaan korupsi RS Sumber Waras yang merugikan negara mencapai Rp 191 miliar. Temuan itu disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui audit investigasi.
“KPK harus tetap tunduk pada komitmen pemberantasan korupsi, bukan pada kekuasaan. Termasuk KPK harus berani periksa dan jadikan tersangka Ahok dalam dugaan keterlibatan korupsi RS Sumber Waras,” kata Koordinator Aksi, Asep el-Marsuwi dalam orasinya.
Asep kian mempertanyakan komitmen KPK dalam dalam melakukan proses penyelidikan terhadap kasus RS Sumber Waras, yang sudah sejak lama menggantung nasibnya di KPK.
“Jangan sampai KPK menggadaikan independensinya dalam melakukan penegakan hukum, dengan transaksi-transaksi politik. KPK tidak boleh khianati kepercayaan masyarakat. Sehingga KPK harus memberikan porsi prioritas terhadap kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras,” tegas Asep.
Asep juga menyayangkan pernyataan salah satu Pimpinan KPK, Basaria Pandjaitan yang tidak menemukan unsur pidana korupsi dalam kasus RS Sumber Waras. Bahkan, menurut Asep, pernyataan komisioner KPK itu adalah bentuk keberpihakan secara personal terhadap Ahok, yang diyakini juga terlibat dalam kasus RS Sumber Waras.
“Pernyataan Basaria Pandjaitan yang dilempar ke publik sangat berlawanan dengan spirit dan etika pemberantasan korupsi. Bagaimana dia meyakini tidak ada unsur korupsi, kalau KPK tidak berani memeriksa Ahok. Jadi kita juga mendesak agar Basaria Pandjaitan juga menanggalkan jabatannya dari Komisioner KPK,” terang Asep.
Bukan hanya itu, Asep juga mengancam akan mendirikan Posko Penjarakan Ahok di depan Gedung KPK. Posko ini sebagai bentuk kekecewaan massa, karena lemahnya penanganan dan tindakan KPK dalam memproses kasus RS Sumber Waras.
Posko ini, lanjut Asep akan terus didirikan sampai ada kepastian hukum terkait status Ahok dalam kasus RS Sumber Waras.
“Kita akan mendirikan Posko Penjarakan Ahok. Posko ini sebagai bentuk perlawanan terhadap KPK yang mulai melempem dalam memproses kasus RS Sumber Waras yang juga melibatkan Ahok,” pungkas Asep.
[IRA/FER]
