Proyek Rp24 Triliun Disorot! Ombudsman Ingatkan Risiko “Mogok” Massal Mobil Desa Impor

JAKARTA, MaduraExpose.com – Rencana besar pemerintah untuk melakukan pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga impor guna mendukung logistik Koperasi Desa kini berada dalam pengawasan ketat Ombudsman Republik Indonesia. Meski inisiatif memutus rantai distribusi pangan tersebut dinilai strategis, alokasi anggaran fantastis senilai Rp24,6 triliun menuntut perencanaan yang lebih presisi guna menghindari inefisiensi keuangan negara.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, memberikan peringatan keras terkait risiko teknis penggunaan kendaraan Completely Built Up (CBU) dari luar negeri. Secara administratif, spesifikasi mesin kendaraan impor dikhawatirkan tidak kompatibel dengan mandatori bahan bakar Biodiesel B40/B50 yang kini berlaku di Indonesia.

“Niat baik ketahanan pangan harus didukung tata kelola yang presisi. Kendala teknis akibat ketidaksesuaian mesin dengan bahan bakar domestik berpotensi memicu gangguan fungsi mesin skala luas, yang justru akan membebani masyarakat dengan biaya perawatan tinggi di pelosok desa,” ujar Yeka dalam siaran pers resminya, Senin (2/3/2026).

Menyikapi hal tersebut, Ombudsman menyarankan agar pemerintah melakukan reorientasi kebijakan dengan memprioritaskan industri otomotif nasional, seperti PT Pindad atau konsorsium domestik lainnya. Penggunaan produk dalam negeri dinilai lebih akuntabel dan selaras dengan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, sekaligus menjamin ketersediaan suku cadang yang lebih luas.

Lebih lanjut, Ombudsman merekomendasikan agar distribusi armada fisik difokuskan pada 11.524 desa berkategori Tertinggal dan Sangat Tertinggal, termasuk ribuan desa di wilayah Papua, Sumatera, hingga Jawa dan Bali. Sementara untuk desa maju, penguatan ekosistem digital dipandang lebih efektif ketimbang penambahan unit fisik guna mewujudkan kedaulatan pangan yang mandiri dan efisien. [*]

Red./Editor: Ferry Arbania   | Madura Expose