BRIDA Sumenep Perkuat Kompetensi Pariwisata Kepulauan Lewat Integrasi SDL, Kebijakan Wajib Berbasis Bukti Nyata

SUMENEP – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumenep menunjukkan komitmen serius dalam memajukan sektor pariwisata, khususnya di wilayah kepulauan.

Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pada Rabu (22/10/2025), BRIDA berupaya memperkuat tata kelola pariwisata dengan mengintegrasikan program Service Dominant Logic (SDL).

FGD yang dipimpin langsung oleh Kepala BRIDA Sumenep, Benny Irawan, di ruang rapat badan setempat ini, menjadi arena untuk menajamkan kebijakan pariwisata yang tidak lagi bersifat asumtif, melainkan berbasis data dan bukti empiris.

Kebijakan Pariwisata Wajib Berbasis Bukti

Benny Irawan menegaskan bahwa BRIDA telah melakukan penelitian kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) untuk memastikan setiap langkah dan kebijakan pariwisata yang diambil pemerintah didukung oleh realitas dan data-data di lapangan.

“Harapannya seluruh kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah itu benar-benar berdasarkan hasil kajian yang memang berdasarkan data riil di lapangan,” jelas Benny.

Menurutnya, pariwisata di Sumenep, khususnya kepulauan, membutuhkan diskusi mendalam dan upaya terstruktur berdasarkan data empiris untuk mencapai peningkatan signifikan. Diskusi serupa direncanakan akan terus berlanjut hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang solid, memastikan seluruh kebijakan di Kabupaten Sumenep berbasis data.

“Jadi pada saat ini memang diperlukan suatu kebijakan yang pasti akan kita tindaklanjuti. Artinya kita tidak hanya menyelesaikan penelitian tetapi juga dapat merekomendasikan pada pimpinan untuk bisa mewujudkan kebijakan yang bisa meningkatkan atau mengembangkan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Sumenep,” tegasnya.

Fokus pada Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha dan Pelayanan

Dalam sesi diskusi yang berlangsung antusias selama 3 jam, peserta dari OPD terkait, kecamatan, hingga desa wisata kepulauan banyak menyampaikan gagasan krusial.

Salah satunya datang dari perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, Herman Wahyudi, yang menyoroti perlunya perluasan branding pariwisata. Menurut Herman, promosi tidak boleh berhenti pada fisik destinasi saja, tetapi harus menyentuh seluruh ekosistem, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta warga sekitar.

Herman menekankan titik krusial dalam kompetensi pariwisata kepulauan. “Mereka semua perlu dibekali kompetensi bukan pada sebatas bagaimana membuat produknya saja, tapi juga bagaimana memberikan pelayanan yang baik, sehingga wisatawan mendapatkan kesan yang bagus,” kata Herman.

Hal ini sejalan dengan konsep SDL yang berfokus pada nilai dan pelayanan, menunjukkan kesadaran bahwa kualitas pengalaman wisatawan sangat ditentukan oleh kompetensi dan service yang diberikan oleh seluruh stakeholder di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu membawa pariwisata kepulauan Sumenep naik kelas dan menjadi destinasi unggulan yang berkelanjutan.**