Tunggak Gaji Karyawan, Kapasitas Direksi PT Sumekar Diragukan Sejak Awal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sumenep (Maduraexpose.com) – Aksi protes puluhan Karyawan PT Sumekar terkait gaji yang belum mereka terima selama berbulan-bulan dinilai sebagian kalangan sebagai wujud ketidak mampuan pimpinan dalam mengeloa perusahaan milik BUMD tersebut.

Bahkan sejak awal ditetapkannya jajaran Direksi baru PT Sumekar priode 2020-2025 itu justru mendapat protes keras dari Anggota Komisi II DPRD Sumenep.Penetapan dilakukan pada akhir kepemimpinan Bupati Busyro Karim, yakni pada Rabu 18 November 2020 silam.

Kritikan paling pedas saat itu dilayangkan oleh Holik, salah satu Anggota komisi II DPRD Sumenep yang merupakan konterpad dari PT. Sumekar. Dia menilai, manajemen PT Sumekar saat itu dinilainya sudah carut marut sejak kepemimpinan Direksi sebelumnya. Termasuk soal rekrutmen Direktur perusahaan milik BUMD tersebut.

Tak hanya itu, Holik juga menyindir proses awal tahapan seleksi Direksi yang berjumlah 9 orang pendaftar. Masing-masing adalah, Mohammad Hidayaturrahman, Moh. Riadi, Ahmad, Imam Molyadi, Saiful Bahri, Moh. Hamzah, Nurul Kamil, Hamsuri dan Asrawiadi.

Tak tanggung-tanggung, Holik menduga terjadinya kebobrokan manajemen pada priode sebelumnya akan sangat berpengaruh. Setidaknya akan menjadi batu sandungan dalam pengelolaan managmen perusahaan saat ini.

“Jadi, keraguan itu muncul bukan tanpa alasan, saat ini kami di parlemen mewacanakan membentuk Pansus untuk menindaklanjuti kebobrokan itu,” ujar Holik Anggota dewan dari Fraksi Gerindra DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur melansir dari Memoonline dalam laporannya berjudul “Kinerja Direktur Baru PT Sumekar Sumenep Diragukan Anggota Parleme“.

Holik juga mendandaskan agar PT Sumekar tidak diisi oleh orang-orang lama.

“Karena orang-orang lama itu bagian dari masalah. Kami tunggu kinerjanya kedepan,” pungkasnya. [mm]
Editor: Ferry Arbania

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]