Sebelum Gaduh Komisi II DPRD Sumenep, Bupati Fauzi Minta 4 Hal Ini ke SKK Migas

Sumenep (Maduraexpose.com)- Gaduh soal dugaan adanya permintaan fasilitas SKK Migas oleh Komisi II DPRD Sumenep seperti tertuang dalam surat sakti yang tengah disoal oleh kalangan aktivis mahasiswa setempat makin tak terbendung.

Namun tak jauh beberapa pecan sebelumnya, Bupati Sumenep telah melakukan pertemuan dengan pihak SKK Migas bersama sejumlah pejabat terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Pertemuan Bupati Sumenep Achmad Fauzi bersama SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) digelar dalam bentuk rapat koordinasi (rakor) terkait rencana kegiatan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) tahun 2022 yang digelar di Surabaya pada Senin 17 Januari 2022 lalu.

Sumber terpercaya yang dihimpun Madura Expose Group menyebutkan, dalam rapat tersebut Bupati Sumenep, Achmad Fauzi didampingi Wakil Bupati, Hj. Dewi Khalifah dalam satu forum dengan Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Nurwahidi, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kangean Energy Indonesia (KEI), Medco Energy Ltd, dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).

Dalam rakor tersebut, Bupati Fauzi meminta untuk perencanaan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) tahun 2022 harus memperhatikan empat hal. Pertama, PPM harus menyentuh kepentingan masyarakat secara luas, seperti sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu juga menekankan agar PPM tahun 2022 lebih fokus kepada aspirasi yang memberikan aspek kemanfaatan lebih luas kepada masyarakat.

“ Artinya, tidak boleh bermanfaat hanya untuk kepentingan pribadi dan Kelompok tertentu,” demikian Bupati Sumenep Achmad Fauzi,SH,MH.

Kedua, penambahan aset atau modal untuk penguatan BUMDes, contohnya dengan pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan sampah sehingga bisa memiliki nilai jual yang tinggi.

“Untuk pemasarannya nanti akan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep itu.

Ketiga, Kata Fauzi, PPM harus memberdayakan perempuan sehingga bisa lebih produktif ke depannya. Dan keempat, PPM harus bersinergi dengan memprioritaskan Kabupaten Sumenep.

“Seperti adanya kemitraan KKKS dengan BUMD sebagai tindak lanjut pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu”, tandasnya seperti dilansir dari laman resmi PDI Perjuangan Jawa Timur. (set)
Editor: Ferry Arbania